Memo, Nganjuk — Tatakelola birokrasi di lingkungan Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Nganjuk dilanda gejolak hebat setelah kebijakan mutasi pengawas sekolah dan serah terima jabatan Dharma Wanita memicu gelombang penolakan dari internal pejabat .
Penolakan massal para pengawas sekolah terhadap Surat Keputusan (SK) Kepala Diknas Nganjuk Puguh Harnoto tersebut kian memanas akibat mencuatnya skandal dugaan perselingkuhan yang melibatkan pejabat baru di Korwil Diknas Pace dengan salah satu kepala sekolah dasar.
Perselisihan ini bermula saat puluhan pengawas sekolah melayangkan protes keras kepada Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi terkait mutasi yang dinilai tidak memiliki dasar penilaian kinerja yang jelas.
Keadaan makin keruh ketika perpisahan dan pisah kenal pengurus Dharma Wanita di Korwil Pace gagal total setelah istri sah pejabat baru, berinisial MST, menolak hadir dan menolak dilantik sebagai Ketua Dharma Wanita setempat. MST disinyalir menolak mendampingi suaminya akibat isu perselingkuhan sang pejabat dengan kepala sekolah SD berinisial NNK.
Pengamat Pendidikan Nganjuk , Bagus Prihantono ( foto: istimewa )
Merespons gelombang protes tersebut, Kepala Diknas Nganjuk Puguh Harnoto memutuskan untuk mengembalikan para pengawas yang dimutasi ke posisi semula. Namun, langkah ini justru melahirkan polemik hukum dan administrasi baru karena pembatalan SK mutasi tersebut hanya disampaikan secara lisan tanpa disertai penerbitan SK resmi yang sah.
Pengamat Pendidikan Nganjuk, Bagus Prihantoro, menyampaikan ke keprihatinannya atas karut-marut manajemen di tubuh Diknas Nganjuk. Pria yang juga aktivis pendidikan ini mengaku telah menyampaikan perihal konflik internal dan kegaduhan mutasi tersebut secara langsung kepada Bupati Marhaen.
“Saya mendengar konflik di bawah dan sudah menyampaikan ke Bapak Bupati Marhaen. Pak Marhaen intinya prihatin dan sudah mengingatkan ke Kepala Diknas Puguh Harnoto,” ujar Bagus Prihantoro.
Bagus menegaskan bahwa pembatalan SK yang hanya melalui lisan tanpa dokumen tertulis yang jelas berpotensi merusak sistem serta tata kelola pendidikan di Kabupaten Nganjuk jika tidak segera ditangani secara cermat.
“Memang kondisi ini menjadi masalah besar, jika Kepala Dinas Puguh Harnoto tidak cermat. SK yang sudah dibuat, seharusnya ditindaklanjuti dengan SK pembatalan atau SK baru,” tegas Bagus.
Sementara itu, Kepala Korwil Diknas di instansi yang lama, Kastari, terkait dengan photo pisah kenal darma wanita , yang hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait polemik mutasi maupun isu perselingkuhan yang mencoreng instansinya.
Konfirmasi wartawan Memo yang dilayangkan melalui telepon maupun pesan singkat via WhatsApp tidak mendapatkan respons. Begitu juga pejabat baru di Diknas Korwil Pace yang baru, Sigit, juga belum berhasil dikonfirmasi.
Meski begitu, Bupati Nganjuk Marhain telah menegur Kepoala Diknas Nganjuk Puguh Harnoto terkait carut marutnya mutasi di lingkungan pejabat Diknas.
