Memo | 6 Wilayah di Propinsi Jatim Bisa Mengelola Migas di Daerahnya Masing masing.
Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur memastikan enam kabupaten di wilayah provinsi setempat mengawali proses keikutsertaan mengelola minyak dan gas (migas) melalui kesepakatan bersama pengelolaan participating interest (PI) 10 persen.
“Enam kabupaten terbagi dalam dua wilayah kerja atau WK, setelah masing-masing kepala daerahnya menandatangani kesepakatan bersama PI 10 persen di Gedung Negara Grahadi Surabaya pada 3 Januari 2023,” kata Khofifah melalui keterangan tertulis di Surabaya, Kamis.
Tiga kabupaten di antaranya masuk dalam WK Tuban, yaitu Kabupaten Tuban, Bojonegoro dan Gresik. Tiga kabupaten lainnya tergabung dalam WK Brantas, yaitu Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan.
Gubernur Khofifah menjelaskan keikutsertaan enam kabupaten dalam pengelolaan migas di daerahnya diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
Baca Juga: KAI Daop 7 Madiun Berhasil Tangkap Pelaku Pencuri Baut Rel di Blitar, Humas : Ini Kejahatan Serius
“Peruntukan migas ini nantinya harus dikelola bersama oleh daerah penghasil migas, provinsi dan kabupaten melalui Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang disepakati. Kami masih harus melakukan berbagai proses untuk memenuhi persyaratan,” ujar dia.
Ketika seluruh persyaratan terpenuhi, Gubernur Khofifah berpesan agar pengelolaan hasil migas atau sumber daya alam mampu mengungkit ekonomi di daerah pengelola PI 10 persen.
Baca Juga: Pasca Dicuri, KAI Daop 7 Madiun Cepat Perbaiki dan Lengkapi Baut Penambat Guna Keselamatan Penumpang
