Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan respons terhadap potensi kemungkinan negara dalam membayar atau menyelesaikan hutang yang dimiliki oleh berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Karya.

Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu, menyatakan bahwa perusahaan yang dikenal sebagai BUMN Karya merupakan aset negara yang dijalankan secara terpisah. Dengan penjelasan tersebut, Isa menegaskan bahwa Kemenkeu tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membayar hutang-hutang yang dimaksud.

“Dalam situasi tertentu di mana pemerintah memiliki hutang terhadap BUMN, kami akan menunaikan tanggung jawab tersebut sesuai dengan kewajiban yang ada, contohnya seperti kasus Pertamina dan PLN di masa lalu,” ujar Isa dalam konferensi pers mengenai APBN KiTA pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus.

“Namun, perlu kami tegaskan bahwa kami tidak akan secara langsung membayar hutang-hutang BUMN tersebut melalui APBN. Salah satu cara lain yang dapat kami lakukan adalah melalui penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN,” lanjut Isa.

Walaupun demikian, Isa menekankan bahwa telah ada penetapan mengenai kapan waktu yang tepat dan pihak-pihak mana saja yang berhak menerima PMN tersebut. Bahkan, keputusan ini telah diambil sejak tahap awal penyusunan APBN.

Pandangan Mendalam: Mengapa Hanya PT Hutama Karya yang Dapat PMN 2023?

Dari catatan yang ada, pada tahun 2023 ini, PMN hanya akan diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero), dan tidak ada BUMN Karya lain yang akan mendapatkannya. Isa menegaskan bahwa aliran dana dari APBN tersebut bukanlah untuk tujuan membayar hutang-hutang perusahaan BUMN Karya yang dimaksud.

Sebelumnya, Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mencatat bahwa beberapa BUMN Karya memiliki akumulasi hutang yang signifikan kepada perbankan negara. Jumlah total hutang tersebut mencapai angka sekitar Rp46,21 triliun.

Namun, Mahendra enggan memberikan rincian mengenai jumlah dan porsi pinjaman yang diterima oleh setiap BUMN Karya, dengan alasan bahwa data tersebut bersifat terlalu teknis.

Di sisi lain, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki rencana untuk mengendalikan jumlah kredit yang diberikan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada BUMN Karya. Erick mengakui bahwa rencana ini sedang dalam tahap diskusi antara manajemen bank-bank pelat merah dan BUMN Karya.

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan yang kami berikan pada aksi korporasi tidak disalahgunakan dan berujung pada penyimpangan. Kami ingin memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk proyek yang memang dibutuhkan, dan bukan untuk pembelian aset seperti tanah atau gedung. Ini merupakan masalah yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama di lingkungan BUMN Karya,” ungkapnya dalam sesi perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus.

Strategi Kemenkeu dalam Mengatasi Hutang BUMN Karya: Penjelasan dan Rencana Masa Depan

Dalam menjawab tantangan pembayaran hutang BUMN Karya, Kementerian Keuangan menetapkan pendekatan yang jelas. Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu, menegaskan bahwa pembayaran langsung dari APBN tidak dilakukan, kecuali dalam kasus utang pemerintah kepada BUMN.

Pendanaan alternatif seperti penyertaan modal negara (PMN) telah menjadi pilihan, dengan keputusan terinci telah diambil sebelumnya. Pada tahun 2023, hanya PT Hutama Karya (Persero) yang akan menerima PMN, menunjukkan strategi yang terarah.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengendalikan kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada BUMN Karya, sebagai upaya mencegah penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan BUMN Karya dengan bijaksana guna menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.