Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan respons terhadap potensi kemungkinan negara dalam membayar atau menyelesaikan hutang yang dimiliki oleh berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Karya.

Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu, menyatakan bahwa perusahaan yang dikenal sebagai BUMN Karya merupakan aset negara yang dijalankan secara terpisah. Dengan penjelasan tersebut, Isa menegaskan bahwa Kemenkeu tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna membayar hutang-hutang yang dimaksud.

“Dalam situasi tertentu di mana pemerintah memiliki hutang terhadap BUMN, kami akan menunaikan tanggung jawab tersebut sesuai dengan kewajiban yang ada, contohnya seperti kasus Pertamina dan PLN di masa lalu,” ujar Isa dalam konferensi pers mengenai APBN KiTA pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus.

“Namun, perlu kami tegaskan bahwa kami tidak akan secara langsung membayar hutang-hutang BUMN tersebut melalui APBN. Salah satu cara lain yang dapat kami lakukan adalah melalui penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN,” lanjut Isa.

Walaupun demikian, Isa menekankan bahwa telah ada penetapan mengenai kapan waktu yang tepat dan pihak-pihak mana saja yang berhak menerima PMN tersebut. Bahkan, keputusan ini telah diambil sejak tahap awal penyusunan APBN.

Pandangan Mendalam: Mengapa Hanya PT Hutama Karya yang Dapat PMN 2023?

Dari catatan yang ada, pada tahun 2023 ini, PMN hanya akan diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero), dan tidak ada BUMN Karya lain yang akan mendapatkannya. Isa menegaskan bahwa aliran dana dari APBN tersebut bukanlah untuk tujuan membayar hutang-hutang perusahaan BUMN Karya yang dimaksud.