MEMO.CO.ID, JAKARTA – Menteri dari pemerintahan Presiden Jokowi, termasuk Tri Rismaharin, Airlangga Hartarto, dan Sri Mulyani, menarik perhatian saat hadir di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa Pilpres 2024. Penampilan mereka dan peran sebagai saksi menjadi sorotan dalam pembahasan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) yang menjadi fokus dalam gugatan sengketa.
Kehadiran Menteri Jokowi di Sidang MK: Risma, Airlangga, dan Sri Mulyani
Tiga menteri yang mewakili Presiden Jokowi telah tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada pagi hari ini. Mereka adalah Menteri Sosial Tri Rismaharin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Saat di lokasi, pantauan detikcom di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat (5/4/2024) mencatat bahwa Risma tiba lebih awal pada pukul 07.25 WIB. Ia terlihat mengenakan baju Batik dengan warna coklat yang kental. Setibanya di sana, ia segera menuju gedung satu MK dan masuk ke ruang sidang.
Tak lama kemudian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga tiba di Gedung MK. Airlangga tiba pada pukul 07.28 WIB. Berbeda dengan Risma, Airlangga terlihat mengenakan setelan jas hitam dengan dasi hitam. Ia juga segera menuju gedung satu MK dan masuk ke ruang sidang.
“Alhamdulillah,” ujar Airlangga saat ditanya tentang persiapannya menghadapi sidang.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani tiba beberapa saat setelahnya pada pukul 07.31 WIB. Ia terlihat mengenakan baju Batik berwarna hitam. “Alhamdulillah, nanti dengar saja di dalam,” ujar Sri Mulyani singkat, ketika ditanya tentang persiapannya menghadapi sidang. Kemudian, ia juga langsung menuju gedung satu MK dan masuk ke ruang sidang.
Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Keempat menteri ini sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).
