Meskipun pemanfaatan energi terbarukan sebagai pengganti sumber energi fosil telah ada sejak 10-15 tahun yang lalu, namun akhir-akhir ini pembahasan mengenai wacana tersebut semakin intensif. Hal ini disebabkan oleh upaya hampir seluruh dunia dalam mencapai target global Net Zero Emisi pada abad ke-21. Indonesia pun aktif berpartisipasi dalam langkah tersebut.

Menurut Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI), Wiluyo Kusdwiharto, Indonesia telah bergerak maju dalam mencapai target net zero emisi. Pemerintah Indonesia bahkan menetapkan target bahwa pada tahun 2060, Indonesia harus mencapai net zero emisi.

“Dalam pandangan global, posisi Indonesia saat ini sangat baik dan menguntungkan. Kita telah berada pada jalur yang benar, dan pemerintah telah menetapkan target yang menantang, yaitu mencapai net zero emisi pada tahun 2060,” kata Wiluyo seperti yang dilansir dalam kanal YouTube resmi MASKEEI pada Sabtu (29/7/2023).

Wiluyo menyatakan bahwa sektor transportasi dan energi menjadi fokus utama dalam mencapai target tersebut karena kedua sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar emisi karbon di Indonesia.

“Artinya, sektor-sektor tersebut, terutama transportasi dan energi, harus berhenti mengeluarkan emisi karbon. Mengapa kedua sektor ini menjadi fokus utama? Karena data menunjukkan bahwa kedua sektor inilah yang saat ini menyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia,” jelasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia telah mengembangkan peta jalan untuk mencapai target net zero emisi. Wiluyo berpendapat bahwa peta jalan ini akan menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan di sektor energi untuk mencapai target tersebut.

Komitmennya Tinggi, Indonesia Berusaha Capai Target Net Zero Emisi

“Adanya peta jalan adalah langkah bagaimana kita mencapai emisi nol pada tahun 2060. Peta jalan sudah disusun dan ditetapkan, dan akan menjadi panduan atau arah bagi semua pemangku kepentingan di sektor energi untuk mencapai emisi nol pada tahun 2060,” ungkapnya.

Wiluyo juga mengungkapkan beberapa rencana pemerintah terkait peta jalan tersebut, seperti rencana untuk menghentikan izin pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada tahun 2030 mendatang. Selain itu, pada tahun 2040, pemerintah berencana untuk menghentikan operasi PLTU yang sudah tidak efisien sebagai bagian dari transisi energi.

“Sebagai contoh, pemerintah telah merumuskan rencana penyediaan listrik umum. Dalam periode 2021 hingga 2030, tidak akan ada izin lagi untuk membangun PLTU atau pembangkit berbasis energi hitam dari batu bara. Selain itu, sebagai bagian dari transisi energi, ada rencana untuk pensiun dini beberapa PLTU yang sudah tua dan tidak efisien pada tahun 2040,” paparnya.

Rencana Penyediaan Tenaga Listrik (RPTL) yang telah ditetapkan oleh pemerintah akan mengharuskan pembangunan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan. Pemerintah juga menargetkan untuk menghasilkan sekitar 2,9 Gigawatt dari pembangkit listrik tersebut.

“Kita memiliki waktu sembilan tahun, dalam RPTL, pemerintah telah menetapkan bahwa peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan PLN (Perusahaan Listrik Negara) wajib membangun pembangkit listrik baru yang berbasis energi terbarukan yang bersih dan ramah lingkungan. Jadi, ada target sekitar 20,9 Gigawatt pembangunan energi terbarukan dalam waktu 10 tahun,” tambahnya.

Menuju Net Zero Emisi: Rencana Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Energi Terbarukan