Sikap tidak profesional dan kurangnya fokus pada tugas negara dapat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Para menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik harus memahami bahwa tugas negara merupakan tanggung jawab besar yang tidak boleh diabaikan.
Sebagai menteri, mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas negara dengan sebaik-baiknya. Tugas negara yang diemban harus dilaksanakan secara profesional, tanpa campur tangan politik partai yang dapat mengganggu kinerja pemerintah dan merugikan rakyat Indonesia.
Baca Juga: Kekayaan Alam Jawa Timur: Daerah Penghasil SDA Lengkap
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan bahwa para menteri yang menjadi pimpinan partai politik harus memprioritaskan tugas negara yang diemban.
Mereka harus dapat menempatkan diri sebagai pejabat negara yang profesional dan bertanggung jawab, bukan hanya sebagai elit partai politik.
Baca Juga: DPR Desak BPOM Razia Kurma Berpengawet Selama Bulan Ramadhan
Tidak hanya itu, para menteri juga harus bisa memilah-milah tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Tidak semua tugas partai politik dapat mengabaikan tugas negara yang diemban sebagai menteri.
Wakil Presiden juga mengingatkan bahwa para menteri yang merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik harus tetap mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Tugas negara yang diemban harus dijalankan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat Indonesia.
Baca Juga: Pengawasan Dana Desa: Hak & Kewajiban Aktif Masyarakat
