Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya sebuah rekaman video sejak 9 Mei 2025 yang memperlihatkan adegan sejumlah individu mendatangi lokasi proyek strategis nasional (PSN) di Kota Cilegon. Tujuan kedatangan belasan orang tersebut diduga kuat untuk meminta jatah proyek dengan nilai fantastis, mencapai Rp 5 triliun, tanpa melalui mekanisme tender yang berlaku.
Dalam tayangan video yang menjadi perbincangan hangat tersebut, tampak seorang pria mengenakan kemeja putih dipadu helm proyek berwarna senada tengah berbicara dengan nada menekan sambil mengarahkan telunjuknya ke meja. Di seberangnya, duduk seorang pria yang diyakini sebagai representasi dari pihak kontraktor. Sementara itu, belasan pria lainnya yang juga mengenakan kemeja putih, sebagian mengenakan atasan gelap, serta dua orang yang masih mengenakan kacamata hitam, berdiri mengelilingi meja tersebut.
“Tanpa proses lelang, pembagian porsi harus jelas! Lima triliun untuk Kadin, atau tiga triliun untuk Kadin, dan itu tanpa perlu adanya tender!” ujar pria berkemeja putih tersebut dengan nada imperatif, sebagaimana terekam dalam video.
Berdasarkan laporan dari Bisnis, insiden dugaan pemerasan ini terjadi dalam konteks pembangunan proyek pabrik kimia CA-EDCi milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, yang memiliki nilai investasi mencapai Rp 15 triliun. Pembangunan fasilitas industri ini dikerjakan oleh kontraktor asal Tiongkok, Chengda Engineering Co.
Baca Juga: Misteri Kematian Bocah di Sukabumi Dugaan Kekerasan Ibu Tiri Hingga Proses Hukum
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Cilegon, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kemas Indra Natanegara, dalam keterangannya di Serang pada Selasa (13/5/2025), menyampaikan bahwa video yang viral tersebut merupakan dampak dari adanya miskomunikasi antara kalangan pengusaha lokal dengan pihak investor asing.
“Setelah kami lakukan mediasi, tidak ditemukan adanya indikasi ancaman maupun intimidasi. Kedua belah pihak telah sepakat untuk menjaga situasi agar tetap kondusif,” ujarnya, seperti yang dikutip dari kantor berita Antara.
Kendati demikian, AKBP Kemas memberikan ultimatum tegas kepada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memberikan tekanan kepada perusahaan, terutama dalam lingkup proyek-proyek strategis.
Ia menegaskan komitmennya untuk menindak secara tanpa kompromi segala bentuk aksi premanisme yang berlindung di balik nama organisasi kemasyarakatan (ormas) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama yang berpotensi mengganggu stabilitas dunia usaha dan iklim investasi di wilayah Kota Cilegon.
Lebih lanjut, Kapolres mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan investasi yang kondusif di Kota Cilegon.
Menurutnya, peran ideal ormas dan LSM seharusnya adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, bukan justru menjadi penghalang bagi kemajuan pembangunan daerah.
“Kami berharap keberadaan mereka dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengakselerasi laju pembangunan di daerah ini,” kata AKBP Kemas Indra Natanegara.
Kadin Inisiasi Pembentukan Tim Investigasi Internal
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons cepat isu yang mencuat di Cilegon dengan mengumumkan pembentukan tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi dan investigasi etika terkait peristiwa tersebut.
“Ini momentum yang tepat. Intinya, di Kadin saat ini kami sedang membentuk, dan bahkan sudah memulai, tim verifikasi dan etika untuk meneliti keluhan serta pertanyaan yang muncul dari masyarakat di Cilegon,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, saat ditemui di sela-sela peresmian Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG Gotong Royong Kadin di Jakarta pada hari Selasa, seperti yang dilansir oleh Antara.
Anindya menekankan bahwa Kadin akan terus memprioritaskan upaya mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum serta menolak segala bentuk tindakan melawan hukum dan pendekatan yang bersifat represif.
Sebagai langkah responsif, Kadin berencana untuk segera mengadakan pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan aparat penegak hukum guna mengusut tuntas permasalahan yang mencuat di wilayah Kota Cilegon.
Ia berpandangan bahwa insiden ini lebih cenderung melibatkan oknum tertentu dan terjadi pada tingkatan kabupaten/kota, sehingga penyelesaiannya akan diupayakan melalui sinergi antara Kadin di tingkat daerah, provinsi, dan pusat.
“Intinya, kami memahami betul target 8 persen pertumbuhan ekonomi yang harus dicapai, serta pentingnya investasi untuk masuk dan Kadin memiliki tugas untuk mengawalnya. Jadi, jika ada hal-hal seperti ini, kami melihatnya lebih sebagai tindakan oknum dan penyelesaiannya lebih berada di ranah kabupaten/kota,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anindya menyampaikan bahwa Bidang Hukum dan Organisasi Kadin juga akan dilibatkan secara aktif untuk menyikapi persoalan ini secara bijaksana, cepat, dan tepat, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang sehat dan profesional.
Anindya mengingatkan bahwa insiden semacam ini berpotensi merusak kepercayaan para investor, terlebih Kadin selama ini gencar melakukan promosi investasi ke luar negeri demi memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Ia menambahkan bahwa Kadin selalu memiliki orientasi pro-bisnis, pro-penciptaan lapangan kerja, dan pro-pemberdayaan daerah, dengan tetap mengedepankan ketegasan dalam menjaga reputasi organisasi di tingkat nasional.
“Namun, kami tidak hanya ingin melihat dari perspektif media sosial, kami ingin berinteraksi langsung. Dan memang, Kadin adalah organisasi yang besar,” pungkas Anindya.
Apindo Serukan Dukungan Penuh untuk Investigasi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) turut menyampaikan dukungannya terhadap upaya investigasi terkait isu yang terjadi di Cilegon, Banten, dan menekankan krusialnya aspek keamanan dalam berusaha.
“Kami perlu memahami akar permasalahan yang sebenarnya. Saya yakin rekan-rekan di Kadin Indonesia akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi apakah tindakan ini dilakukan atas nama organisasi, individu, atau dalam konteks yang lain. Jadi, kami tidak ingin terlalu fokus pada aspek tersebut. Hal yang ingin kami garis bawahi adalah pentingnya aspek keamanan. Ini menjadi perhatian yang sangat vital karena secara langsung dapat mengganggu iklim usaha yang kondusif,” ujar Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, kepada Antara di Jakarta pada hari Selasa.
Menurut Shinta, Apindo mendukung penuh perlunya penyelidikan mendalam terkait peristiwa yang terjadi di Cilegon.
“Jadi, ini mungkin menjadi fokus perhatian kami. Namun, terkait peristiwa Cilegon, menurut saya, investigasi lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengetahui duduk persoalannya secara komprehensif,” tandasnya.
