Lalu, UU No. 12 Tahun 2017 mengenai legitimasi Asean Convention Against Trafikking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menantang Perdagangan Perempuan dan Anak).
” UU mengenai Pemerintah Wilayah (Pemda), UU mengenai Kesejahteraan Sosial UU mengenai Kesehatan, UU mengenai Penghilangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Ketenagakerjaan,” terangnya.
“Dan tentu kita sedikit banyak bisa banyak lakukan pengkajian dan dialog yang berkaitan dengan UU Ketenagakerjaan hubungannya dengan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak,” tandas Luluk.
