Salah satu terobosan signifikan dalam perubahan perda ini adalah regulasi yang lebih jelas mengenai skema kerja sama dengan pihak swasta. Doding merinci dua model utama yang akan diatur: bangun serah guna (build, operate, transfer/BOT) atau sewa guna (build, transfer, operate/BTO).
“Misalnya ada istilah serah guna dengan pihak swasta mereka membangun di atas lahan milik pemerintah daerah, dan setelah jangka waktu tertentu diserahkan kembali ke pemerintah. Ada juga yang diserahkan dulu baru dibangun. Semua itu untuk memperjelas aturan agar saling menguntungkan,” jelasnya.
Baca Juga: Arena Sabung Ayam Muncul Lagi di Trenggalek, Warga Resah: Dekat Masjid, Ramai Sampai Larut
Skema ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan modal dan keahlian swasta dalam mengembangkan aset tanpa harus mengeluarkan APBD besar di awal. Pada akhirnya, aset yang telah berkembang akan kembali dikelola oleh pemerintah daerah, menciptakan keuntungan jangka panjang. Regulasi yang jelas diharapkan dapat menarik minat investor sekaligus melindungi kepentingan daerah.
Doding menegaskan bahwa tujuan regulasi baru ini bukan semata-mata untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui pajak. Sebaliknya, fokus utama adalah menciptakan nilai tambah yang lebih produktif melalui optimalisasi aset daerah. Ini berarti aset tidak hanya dilihat sebagai objek pasif, tetapi sebagai instrumen aktif yang dapat menghasilkan keuntungan, pelayanan, atau manfaat sosial-ekonomi secara berkelanjutan.
Baca Juga: Sudah Pernah Ditutup, Arena Judi Trenggalek Kembali Buka Seolah Tanpa Takut
Dengan Raperda ini, Trenggalek mengukuhkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang adaptif dan progresif. Penerapan skema kerja sama swasta yang lebih jelas dan fokus pada optimalisasi aset diharapkan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, diversifikasi sumber pendapatan, dan pada akhirnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat Trenggalek.
