Tenaga Ahli dari Kantor Staf Presiden (KSP), Sunarman Sukamto, mengungkapkan bahwa peringatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 memiliki makna yang sangat berharga, yaitu kesetaraan dan dukungan positif.

Ini tampak dari partisipasi aktif kaum difabel dan komunitas asli Papua dalam merayakan momen bersejarah Kemerdekaan.

Sunarman menjelaskan, “Pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden adalah bahwa di tengah-tengah era modern seperti sekarang, kita harus benar-benar menghapuskan diskriminasi dan prasangka negatif.” Ujaran tersebut diungkapkannya dalam pernyataannya pada Jumat (18/8/2023).

Selama ini, lanjut Sunarman, Pemerintah telah melakukan upaya sebagai regulator dengan merancang kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas hidup kaum difabel dan masyarakat asli Papua. Langkah ini dilakukan melalui berbagai peraturan perundangan dan juga melalui pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua.

Dalam konteks Otsus, Sunarman mengungkapkan bahwa dana yang dialokasikan banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, bidang kesehatan, dan sektor pendidikan. Salah satu inisiatif terbaru adalah pendirian Creative Hub di Papua, yang bertujuan untuk mengelola bakat-bakat muda yang ada di wilayah tersebut.

“Dalam menciptakan lingkungan yang inklusif, aksesibilitas yang memadai adalah kunci, baik untuk Putri Ariani, M.A.C, maupun Shine on Black. Semua lembaga pendidikan harus bersikap terbuka, memahami karakteristik unik, dan memberikan fasilitas yang sesuai,” jelas Sunarman.

Namun, menurut Sunarman, tidak hanya regulasi yang penting. Dukungan dari keluarga dan komunitas juga memiliki peran sentral dalam mewujudkan visi kesetaraan dan dukungan positif yang ingin diusung oleh pemerintah.

Regulasi Progresif dan Dukungan Komunitas: Kunci Mewujudkan Kesetaraan Nyata

“Jangan hanya mengandalkan inspirasi semata. Semua individu, termasuk mereka yang memiliki difabilitas dan masyarakat asli Papua, dapat meraih prestasi gemilang jika mendapatkan dukungan dari keluarga dan institusi pendidikan,” papar Sunarman.

Melibatkan kaum difabel dan masyarakat asli Papua adalah manifestasi nyata dari upaya pemerintah untuk menggugah kesadaran akan pentingnya peran keluarga dan komunitas dalam memberikan ruang bagi kreativitas dan partisipasi mereka.

“Setiap difabel memiliki hak, peluang, dan potensi yang sama untuk meraih prestasi tertinggi. Ini adalah prinsip yang ingin diakui oleh pemerintah,” tambah Sunarman.

Sunarman menegaskan bahwa pemerintah dengan sungguh-sungguh berkomitmen untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi semua warga negara tanpa kecuali.

“Ini adalah perjalanan panjang, dan apa yang kita soroti dari perjalanan tersebut adalah bahwa dukungan merupakan pilar utama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan,” tandasnya.

Lebih dari itu, dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, Sunarman menegaskan bahwa pendidikan memegang peranan yang krusial. Aksesibilitas dan fasilitas yang memadai harus diterapkan oleh lingkungan terdekat, seperti keluarga dan komunitas, tanpa memandang kondisi difabel atau latar belakang etnis tertentu.

“Tujuan kita adalah menciptakan lingkungan yang mendukung, baik dari segi aksesibilitas fisik maupun sikap mental yang inklusif, bukan menolak atau acuh tak acuh,” pungkas Sunarman dengan tegas.

Mengukuhkan Kesetaraan dan Dukungan Positif: Mewujudkan Indonesia Inklusif