Tim penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera berhasil mengamankan seorang tersangka kasus pembalakan liar di Solok Selatan, Sumatera Barat. Tersangka J (49), yang terlibat dalam pengangkutan kayu ilegal tanpa dokumen, ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Barat.
Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Subhan, menegaskan bahwa tindakan penegakan hukum ini dilakukan untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan yang terjadi di daerah tersebut. Dalam kesimpulan artikel ini, kita akan melihat bagaimana penegakan hukum ini menjadi langkah serius dalam menanggulangi kasus illegal logging di Sumatera Barat, serta upaya lebih lanjut untuk menjaga kelestarian hutan alam Indonesia.
Tim Penyidik Gakkum KLHK Wilayah Sumatera Tangkap Tersangka Pembalakan Liar di Solok Selatan
Pada tanggal 28 Juli 2023, tim penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera berhasil mengamankan dan menetapkan satu tersangka dalam kasus pembalakan liar di daerah Solok Selatan, Sumatera Barat. Tersangka tersebut adalah seorang pria bernama J (49), yang merupakan pemilik kayu, truk pengangkut, dan juga orang yang memerintahkan pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen kepada tersangka sebelumnya, R (26).
Subhan, Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, mengungkapkan bahwa saat ini tersangka J (49) telah ditahan di rumah tahanan Polda Sumatera Barat. Sebelumnya, J (49), yang merupakan warga Desa Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, ditetapkan sebagai tersangka setelah ada perkembangan dalam kasus R (26), yang sebelumnya tertangkap tangan melakukan pengangkutan kayu ilegal pada tanggal 12 Juli 2023 di Jalan Lintas Padang Aro–Sungai Penuh, Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.
Upaya Serius untuk Cegah Perusakan Hutan: Penegakan Hukum Tindak Tegas Pelaku Illegal Logging
Ketika R (26) ditangkap, tim berhasil mengamankan barang bukti berupa kurang lebih 8 m3 kayu ilegal dan satu dump truck, yang saat ini diamankan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
Tersangka J (49) akan dihadapkan dengan Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berarti dia dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebesar Rp2,5 miliar.
