Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai masa depan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara di Indonesia.
Dalam diskusi yang berlangsung dalam Indonesia Sustainability Forum 2023, mereka membahas potensi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam transisi menuju energi terbarukan. Mari kita simak kesimpulan dari pembahasan mereka.
Menteri Luhut dan Sri Mulyani Bahas Dampak Pensiun PLTU Batu Bara
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, bersama dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memiliki kekhawatiran serius terkait rencana pensiun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, yang dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia.
Luhut menekankan bahwa saat ini ekonomi Indonesia berada dalam kondisi yang baik, tetapi pertumbuhannya dapat terancam jika langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah tidak tepat.
Dalam Indonesia Sustainability Forum 2023 Gala Dinner di Park Hyatt, Jakarta Pusat, pada tanggal 7 September, Luhut mengatakan, “Kami harus berhati-hati, kami tidak ingin mengganggu pertumbuhan ekonomi kami karena masalah perubahan iklim ini.” Ia juga menambahkan bahwa pesannya kepada John Kerry, Utusan Khusus Presiden AS untuk Urusan Iklim, adalah bahwa pemerintah Indonesia sangat serius dalam upayanya untuk mengatasi masalah ini, tetapi mereka juga ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap stabil.
Luhut juga membicarakan tentang janji negara maju untuk mendukung upaya transisi energi di Indonesia. Dia menegaskan bahwa semuanya dapat dimulai dengan dana transisi energi, yang dikenal sebagai Just Energy Transition Partnership (JETP), sebesar US$20 miliar yang belum terealisasi.
Sementara itu, Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan dana yang besar jika ingin menonaktifkan PLTU batu bara. Pemerintah masih terus berdiskusi secara intensif tentang bagaimana dampaknya akan mempengaruhi perekonomian.
“Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Luhut, ekonomi kami terus tumbuh, dan permintaan akan energi akan terus meningkat. Oleh karena itu, setiap kenaikan 5 persen dalam pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh peningkatan yang lebih besar dalam permintaan energi,” jelasnya.
Mega Dana $280 Miliar: Tantangan dan Harapan Indonesia dalam Transisi ke Energi Terbarukan
Sri Mulyani, atau Ani, menyebutkan bahwa ada dua langkah yang sedang diambil untuk mengatasi situasi ini. Pertama, meningkatkan investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT). Kedua, merencanakan pensiun dini untuk PLTU batu bara.
“Ketika kami berdiskusi bersama United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dalam Conference of the Parties (COP) 26 di Glasgow, kami memperkirakan bahwa Indonesia memerlukan US$280 miliar (sekitar Rp4.290 triliun) untuk mengurangi emisi karbon lebih dari 42 persen,” ungkap Ani.
Melihat besarnya jumlah dana yang dibutuhkan, Sri Mulyani menekankan pentingnya dukungan internasional. Ia juga membicarakan dampak pensiun dini PLTU batu bara terhadap keuangan PT PLN (Persero). Jika beberapa PLTU batu bara ditutup, akan ada aset yang terbengkalai (stranded asset). Oleh karena itu, perlu adanya penggantian, termasuk pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).
“Dalam pengembangan energi baru, diperlukan pengeluaran modal (capex), dan saat ini suku bunga atau bunga sangat tinggi,” tambah Ani.
Tantangan dan Harapan: Menteri Luhut dan Sri Mulyani Bahas Nasib PLTU Batu Bara
Melihat besarnya dana yang diperlukan untuk menurunkan emisi karbon lebih dari 42 persen, yaitu sekitar US$280 miliar, Sri Mulyani menekankan pentingnya dukungan internasional dalam upaya ini. Dia juga mencatat dampak pensiun dini PLTU batu bara terhadap keuangan PT PLN (Persero), dengan aset yang terbengkalai.
Oleh karena itu, penggantian yang cermat dengan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) menjadi esensial, meskipun tantangan finansial yang tinggi. Menteri Luhut dan Sri Mulyani berjuang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang stabil dan komitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim dengan bijak.
