Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan larangan terhadap platform perdagangan digital, seperti e-commerce, dalam menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP). Tujuan utamanya adalah untuk melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di dalam negeri.

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, banyak barang impor yang dijual di Indonesia dengan harga yang sangat murah, terutama produk-produk asal China. Dampak dari situasi ini sangat terasa oleh UMKM dalam negeri.

“Oleh sebab itu, nantinya kita akan mengatur agar di platform digital, produk tidak dapat dijual dengan harga di bawah HPP dalam negeri. Selain itu, para pelaku bisnis tersebut juga akan diwajibkan untuk mematuhi standar-standar nasional,” ungkap Teten di Gedung Sabuga Bandung, pada hari Rabu (11/10), seperti yang dilaporkan oleh Antara.

Teten memahami adanya kemarahan yang diluapkan oleh para pedagang di berbagai pasar konvensional, seperti Pasar Tanah Abang Jakarta dan ITC Kebon Kalapa Bandung. Meskipun demikian, ia menilai bahwa menutup seluruh platform e-commerce bukanlah tindakan yang tepat.

“Langkah seperti itu tidaklah tepat, tetapi kita juga perlu memahami perasaan mereka. Kemarahan ini muncul karena produk-produk UMKM dalam negeri menjadi sulit bersaing ketika produk luar negeri membanjiri pasar, oleh karena itu ini bukan hanya masalah offline dan online,” ujarnya.

Teten Masduki Ungkap Strategi Pemerintah untuk UMKM yang Lebih Kuat

Untuk itu, selain melarang platform daring menjual produk di bawah HPP, pemerintah akan melaksanakan tiga langkah lainnya. Pertama, akan mengatur platform digital dengan melakukan pemisahan antara e-commerce dan sosial commerce.

“Kita melihat di banyak negara, sudah ada regulasi yang mengatur hal ini. Kita perlu mencegah terjadinya monopoli dalam industri ini, dan Presiden telah memberikan arahan dalam rapat kabinet sebelumnya kepada beberapa kementerian terkait,” tambahnya.