Sementara itu, analis politik Adi Prayitno menilai bahwa Jokowi mengambil langkah ini sebagai upaya untuk membangun poros politik di Pilpres 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mempersilakan para partai politik untuk memilih apakah akan bergabung dengan PDI Perjuangan atau membuat poros politik baru.
Namun, ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa keputusan Jokowi untuk tidak mengundang Partai Nasdem bisa menjadi bumerang bagi Koalisi pemerintah.
Pasalnya, keputusan ini bisa memicu kekecewaan dan ketidakpercayaan dari partai politik lain yang ada di koalisi pemerintah.
Sebagai anggota koalisi pemerintah, Partai Nasdem memiliki hak yang sama untuk diundang dalam pertemuan penting yang membahas masa depan koalisi pemerintahan ke depan.
Keputusan Jokowi yang tidak mengundang Partai Nasdem menunjukkan bahwa partai ini tidak lagi dianggap penting dalam koalisi pemerintahan.
Bagaimanapun juga, keputusan Jokowi untuk tidak mengundang Partai Nasdem menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan dari para anggota partai Nasdem. Hal ini bisa memicu gejolak politik di masa yang akan datang.
Sebagai pemimpin bangsa, Jokowi seharusnya lebih bijak dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik. Keputusan politik yang dibuat harus mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan hanya kepentingan partai politik tertentu.
Diketahui bahwa Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah, namun tidak diundangnya partai tersebut dalam pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah menunjukkan sikap Jokowi yang dinilai tidak lagi menganggap Nasdem penting. Bagaimana nasib Nasdem dalam koalisi pemerintah ke depannya, hanya waktu yang bisa menjawab.
