Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membuat gebrakan di dunia politik Indonesia. Kali ini, beliau disebut tidak lagi menganggap Partai Nasdem penting setelah partai tersebut mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres 2024.
Keputusan tersebut terlihat dari tidak diundangnya Partai Nasdem dalam pertemuan para ketua umum partai politik Koalisi pemerintah pada Selasa, 2 Mei malam.
Analis politik Adi Prayitno mengatakan bahwa pertemuan pada Selasa malam di Istana Kepresidenan diduga sebagai upaya Jokowi untuk membuat poros politik di Pilpres 2024, di mana Jokowi mempersilakan para parpol untuk memilih apakah akan bergabung dengan PDI Perjuangan atau membuat poros politik baru saat Pilpres 2024 nanti.
Sementara itu, tidak diundangnya Nasdem oleh Jokowi diduga karena Jokowi menganggap partai besutan Surya Paloh itu sudah tidak penting lagi dalam koalisi pemerintahan, padahal diketahui Nasdem sampai saat ini masih masuk partai koalisi pemerintah.
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, tidak menanggapi pernyataan Jokowi tentang partainya yang tidak dianggap penting lagi. Namun, reaksi dari anggota partai Nasdem tidak bisa dihindari.
Para anggota partai Nasdem menyatakan kekecewaan atas sikap Jokowi yang tidak mengundang Nasdem ke pertemuan para ketua umum partai politik Koalisi pemerintah pada Selasa 2 Mei malam.
Salah satu anggota Nasdem, Ahmad Sahroni, mengungkapkan rasa kecewa dan kebingungannya atas sikap Jokowi. Menurutnya, Partai Nasdem selalu menjadi pendukung setia Jokowi sejak awal, dan partai ini bahkan telah membantu memenangkan Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden.
Namun, kini Partai Nasdem tidak diundang dalam pertemuan penting yang membahas tentang koalisi pemerintahan ke depan. Sahroni juga menambahkan bahwa partainya siap menerima keputusan Jokowi, meskipun keputusan itu mengecewakan.
Namun, tidak semua anggota Partai Nasdem sepakat dengan keputusan Jokowi. Beberapa anggota Nasdem bahkan menyatakan ketidakpuasan mereka dan meminta agar Jokowi memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai alasan tidak diundangnya Partai Nasdem.
Sementara itu, analis politik Adi Prayitno menilai bahwa Jokowi mengambil langkah ini sebagai upaya untuk membangun poros politik di Pilpres 2024.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mempersilakan para partai politik untuk memilih apakah akan bergabung dengan PDI Perjuangan atau membuat poros politik baru.
Namun, ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa keputusan Jokowi untuk tidak mengundang Partai Nasdem bisa menjadi bumerang bagi Koalisi pemerintah.
Pasalnya, keputusan ini bisa memicu kekecewaan dan ketidakpercayaan dari partai politik lain yang ada di koalisi pemerintah.
Sebagai anggota koalisi pemerintah, Partai Nasdem memiliki hak yang sama untuk diundang dalam pertemuan penting yang membahas masa depan koalisi pemerintahan ke depan.
Keputusan Jokowi yang tidak mengundang Partai Nasdem menunjukkan bahwa partai ini tidak lagi dianggap penting dalam koalisi pemerintahan.
Bagaimanapun juga, keputusan Jokowi untuk tidak mengundang Partai Nasdem menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan dari para anggota partai Nasdem. Hal ini bisa memicu gejolak politik di masa yang akan datang.
Sebagai pemimpin bangsa, Jokowi seharusnya lebih bijak dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik. Keputusan politik yang dibuat harus mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan hanya kepentingan partai politik tertentu.
Diketahui bahwa Nasdem masih menjadi bagian dari koalisi pemerintah, namun tidak diundangnya partai tersebut dalam pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah menunjukkan sikap Jokowi yang dinilai tidak lagi menganggap Nasdem penting. Bagaimana nasib Nasdem dalam koalisi pemerintah ke depannya, hanya waktu yang bisa menjawab.
