Ia menilai, kejujuran dalam hal-hal administratif seperti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah cerminan dari karakter seorang pelayan publik.
Di sisi lain, Wakil Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun, menjelaskan bahwa penertiban nopol khusus bagi anggota DPR RI merupakan langkah proteksi terhadap maraknya aksi pemalsuan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Baca Juga: Bupati Kediri Salurkan Ratusan Alat Mesin Pertanian Modern Guna Dongkrak Produktivitas Petani
Dengan adanya identitas yang jelas dan terverifikasi, ruang bagi oknum masyarakat maupun anggota untuk menyalahgunakan wewenang di jalan raya dapat tertutup rapat.
Sinergi antara Pemkab Kediri, Kepolisian, dan lembaga pengawas pusat ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang. Mas Dhito optimistis bahwa dengan sistem pengawasan yang lebih modern dan disiplin, kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat di wilayahnya akan semakin meningkat, sekaligus menghapus budaya penyalahgunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
Baca Juga: Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana Lantik Pejabat Baru Guna Percepatan Kinerja Pemerintah
Penegakan Disiplin Atribut Dinas untuk Wibawa Pemerintahan Daerah
Sebagai langkah konkret, Mas Dhito memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran etika yang mencoreng nama baik instansi. Penguatan fungsi pengawasan ini nantinya tidak hanya menyasar pada aspek administratif saja, melainkan juga pada perilaku harian pejabat publik agar selaras dengan norma dan hukum yang berlaku
