- Bupati Hanindhito Himawan Pramana berencana memperkuat fungsi pengawasan etika di lingkup Pemerintah Kabupaten Kediri.
- Langkah ini terinspirasi dari ketegasan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dalam menertibkan identitas kendaraan dinas.
- Sanksi berat menanti oknum pejabat daerah yang nekat memanipulasi atribut kendaraan maupun melanggar kode etik profesi.
Transformasi Pengawasan Internal Pemerintah Daerah melalui Efisiensi Standar MKD
Komitmen untuk menjaga marwah pemerintahan terus diperkuat oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana. Dalam sebuah pertemuan strategis di Mapolres Kediri, orang nomor satu di Kabupaten Kediri tersebut menegaskan urgensi penerapan pengawasan etika yang ketat, mencontoh pola kerja Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Fokus utamanya adalah memastikan setiap pejabat publik menjalankan tugas dengan integritas tinggi, termasuk dalam penggunaan fasilitas negara.
Bupati yang populer dengan sapaan Mas Dhito ini mengungkapkan kekagumannya terhadap efisiensi MKD dalam memantau perilaku anggota legislatif di tingkat pusat.
Baca Juga: Bupati Kediri Salurkan Ratusan Alat Mesin Pertanian Modern Guna Dongkrak Produktivitas Petani
Menurutnya, detail pengawasan yang dilakukan MKD—bahkan hingga menyentuh ranah etika terkecil—merupakan standar ideal yang patut diimplementasikan di tingkat daerah guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
“Kami melihat ada pola pengawasan yang sangat inspiratif dari MKD. Bagaimana mereka menjaga kehormatan institusi melalui pemantauan etika yang sangat efisien.
Baca Juga: Transformasi Revitalisasi Pasar Wates Kediri Jadi Magnet Ekonomi Baru Melalui Wisata Kuliner Malam
Hal ini akan menjadi bahan diskusi serius kami dengan rekan-rekan legislatif di Kediri untuk meningkatkan performa Badan Kehormatan (BK) di tingkat kabupaten,” tutur Mas Dhito saat menghadiri sosialisasi fungsi pengawasan parlemen, Rabu (4/2/2026).
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah upaya pencegahan penyalahgunaan atribut kedinasan. Mas Dhito memberikan peringatan keras kepada seluruh jajarannya agar tidak sekali-kali mencoba memanipulasi identitas kendaraan atau menggunakan pelat nomor palsu.
Baca Juga: Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana Lantik Pejabat Baru Guna Percepatan Kinerja Pemerintah
Ia menilai, kejujuran dalam hal-hal administratif seperti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah cerminan dari karakter seorang pelayan publik.
Di sisi lain, Wakil Ketua MKD DPR RI, Adang Daradjatun, menjelaskan bahwa penertiban nopol khusus bagi anggota DPR RI merupakan langkah proteksi terhadap maraknya aksi pemalsuan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Dengan adanya identitas yang jelas dan terverifikasi, ruang bagi oknum masyarakat maupun anggota untuk menyalahgunakan wewenang di jalan raya dapat tertutup rapat.
Sinergi antara Pemkab Kediri, Kepolisian, dan lembaga pengawas pusat ini diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang. Mas Dhito optimistis bahwa dengan sistem pengawasan yang lebih modern dan disiplin, kepercayaan masyarakat terhadap integritas pejabat di wilayahnya akan semakin meningkat, sekaligus menghapus budaya penyalahgunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
Penegakan Disiplin Atribut Dinas untuk Wibawa Pemerintahan Daerah
Sebagai langkah konkret, Mas Dhito memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri tidak akan mentoleransi segala bentuk pelanggaran etika yang mencoreng nama baik instansi. Penguatan fungsi pengawasan ini nantinya tidak hanya menyasar pada aspek administratif saja, melainkan juga pada perilaku harian pejabat publik agar selaras dengan norma dan hukum yang berlaku
