Digitalisasi dalam lingkup pemerintahan bisa mengurangi biaya pengadaan laptop secara signifikan. Sebelumnya, nilai per unitnya yang mencapai Rp 15 juta kini dapat menurun menjadi hanya sekitar Rp 5 juta.

Odo RM Manuhutu, Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menjelaskan bahwa pergeseran ke arah digital ini akan meningkatkan tingkat transparansi di lingkungan pemerintahan. Ini akan membantu menyusun basis data dengan lebih terstruktur dan memudahkan akses ke informasi yang tersimpan.

Salah satu langkah konkret yang diterapkan adalah dalam hal pengadaan laptop di sejumlah kementerian. Odo menjelaskan bahwa harga yang ditawarkan menjadi lebih terbuka dan dapat diakses serta dibandingkan oleh semua pihak.

“Proses pengadaan laptop dapat menghasilkan penghematan hingga 100%. Awalnya, harga per laptop mungkin mencapai Rp 15 juta, namun dengan digitalisasi ini, harga tersebut dapat turun drastis menjadi sekitar Rp 5 juta saja,” ungkap Odo dalam konferensi pers virtual Kemenko Marves yang bertemakan “Evaluasi Kinerja 2023 Menuju Indonesia Emas 2045” pada Jumat (22/12/2023).

Digitalisasi Pemerintahan: Transformasi Harga Laptop dan Transparansi Ekonomi

Penting untuk dicatat bahwa pemerintah telah mengembangkan aplikasi belanja online bernama e-katalog. Aplikasi ini merupakan hasil dari upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menurutnya, kehadiran e-katalog ini memiliki manfaat besar, terutama dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal karena memungkinkan mereka untuk memasarkan barang dan jasa melalui platform ini.

Pembelian produk lokal memiliki dampak positif yang signifikan, di antaranya adalah membuka peluang lapangan kerja baru. Keuntungan lainnya adalah membuat proses belanja pemerintah lebih terbuka dan efisien. Semua ini dapat terwujud karena adanya digitalisasi.

Dalam ketentuan yang berlaku, pemerintah diwajibkan untuk membeli 40 persen barang/jasa dari UMKM. Bahkan, target yang ditetapkan pada tahun ini adalah menyerap nilai belanja sekitar Rp 900-1.000 triliun.

“Tujuan dari hal ini adalah untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN agar lebih memilih produk-produk dalam negeri,” tambahnya.

Transformasi Digital Pemerintah: Mendorong Transparansi dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pilihan Produk Lokal

Dengan aturan yang mengharuskan pemerintah untuk membeli sebagian besar dari UMKM, tercapainya target belanja tahunan sekitar Rp 900-1.000 triliun bukan hanya tentang angka. Ini adalah langkah strategis dalam mendorong entitas pemerintah baik di tingkat pusat, daerah, maupun BUMN untuk mendukung produk dalam negeri.