MEMO – Gelombang perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia masih belum mereda terkait kabar santer mengenai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang diisukan akan mengundurkan diri dari kabinet Presiden Prabowo Subianto. Menanggapi isu yang semakin menghangat ini, sejumlah tokoh penting dari partai Gerindra hingga Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, akhirnya memberikan tanggapan mereka.
Mari kita simak bersama respons dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Gerindra, Ahmad Muzani, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, serta Bahlil Lahadalia terkait spekulasi mundurnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan.
1. Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani
Sekjen DPP Gerindra, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi atau gelagat dari Menkeu Sri Mulyani yang menunjukkan keinginan untuk meninggalkan kabinet Presiden Prabowo. Bahkan, Ketua MPR RI ini menilai bahwa Sri Mulyani terlihat baik-baik saja dan tetap fokus bekerja di pemerintahan Presiden Prabowo.
“Tapi, saya belum mendengar (isu mundur Sri Mulyani). Bu SMI (Sri Mulyani) saya lihat ‘enjoy-enjoy’ saja, sejauh yang saya amati ya,” ungkap Muzani saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17 Maret 2025).
2. Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad
Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo belum memiliki rencana untuk melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Informasi ini, diakui Dasco, didapatkannya setelah melakukan konfirmasi dengan pihak pemerintah.
“Bahwa pemerintah dalam waktu dekat, dalam hal ini presiden, belum ada rencana melakukan reshuffle. Pertemuan intens antara Kepala Negara dan Menkeu beberapa waktu lalu adalah untuk kepentingan rakyat,” jelas Wakil Ketua DPR RI ini di lokasi yang sama.
3. Ketum Golkar Bahlil Lahadalia
Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, turut memberikan pandangannya terkait isu reshuffle yang mencuat setelah pertemuan antara Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengingatkan bahwa seorang menteri tidak diperkenankan mengambil tindakan yang melampaui kewenangan Presiden Prabowo.
“Jangan kita selalu berpikir bahwa melampaui batas kewenangan Presiden, tidak boleh. Karena, urusan menteri itu urusan mutlak, hak prerogatif Presiden. Kita menteri-menteri ini jangan membuat tindakan melampaui batas,” tegas Menteri ESDM ini seusai acara malam Nuzulul Quran di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Minggu (16 Maret 2025).
Sebelumnya, isu mengenai kemungkinan Sri Mulyani mundur dari jabatannya sebagai Menkeu sempat ditanyakan oleh awak media ketika Sri Mulyani bertemu dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu (12 Maret 2025).
Menanggapi pertanyaan tersebut, Sri Mulyani hanya memberikan senyum tipis. “Ya lapor saja, mengenai APBN,” jawab Sri Mulyani singkat sambil berjalan menuju mobil dinasnya.
