Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dirancang untuk memfasilitasi masa transisi pemerintahan dengan fleksibilitas tinggi. Dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa, 27 Agustus 2024, Sri Mulyani menekankan bahwa RAPBN 2025 bertujuan untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN sembari menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Desain anggaran ini juga diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi tantangan baik dari luar negeri maupun domestik.
Fleksibilitas RAPBN 2025: Strategi Jitu Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dirancang dengan tujuan khusus untuk menghadapi masa transisi pemerintahan. Dalam sebuah rapat paripurna yang membahas tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai RUU APBN 2025 pada Selasa, 27 Agustus 2024, Sri Mulyani menyatakan bahwa RAPBN 2025 disusun dengan fleksibilitas tinggi untuk memastikan proses transisi pemerintahan berjalan lancar.
Menurut Sri Mulyani, RAPBN 2025 memiliki nilai strategis sebagai alat untuk memastikan bahwa proses transisi pemerintahan dapat berlangsung dengan efektif. Selain itu, RAPBN ini juga dirancang untuk menjaga agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap kredibel dan berkelanjutan.
Sri Mulyani menambahkan bahwa selain fleksibilitas, RAPBN 2025 juga memberikan ruang fiskal yang memadai guna mengantisipasi ketidakpastian dalam perekonomian global. “RAPBN ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai ketidakpastian, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, untuk memberikan ruang fiskal yang cukup,” ungkapnya.
Dia juga mengingatkan bahwa saat ini, perekonomian global masih dipenuhi ketidakpastian, yang berlanjut bahkan ketika pemerintah dan DPR tengah membahas RAPBN 2025. “Perekonomian global masih dalam keadaan yang tidak pasti, dan dinamika ekonomi ini akan mempengaruhi pembahasan RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya perhatian dan respons yang tepat terhadap situasi tersebut. Dia meminta dukungan dari semua pihak terkait, termasuk anggota DPR, untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran dapat diterapkan secara efektif dalam menghadapi ketidakpastian yang ada. “Penting untuk mencermati dan merespons situasi ini dengan tepat. Dukungan dari semua pihak, termasuk dari Bapak dan Ibu anggota DPR, sangatlah diperlukan,” tuturnya.
RAPBN 2025: Fleksibilitas dalam Masa Transisi dan Ketidakpastian Ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa RAPBN 2025 merupakan langkah strategis untuk menghadapi periode transisi pemerintahan yang akan datang. Anggaran ini dirancang dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi untuk memastikan bahwa pemerintahan baru dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Fleksibilitas ini juga bertujuan untuk menjaga agar APBN tetap kredibel dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian yang ada.
