Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebelumnya menargetkan PAD sebesar Rp293 miliar, namun target tersebut tidak tercapai. Kegagalan ini, menurut DPRD, mengindikasikan belum optimalnya upaya penggalian pendapatan asli daerah yang sah dan berkelanjutan. Penyerapan PAD murni untuk TPP menjadi sorotan DPRD Trenggalek yang mendesak perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Tak hanya itu, BPK juga menyoroti lemahnya regulasi daerah sebagai penyebab kebocoran potensi PAD. Salah satu masalah utamanya adalah belum ditindaklanjutinya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang telah disahkan pada Desember 2023. Hingga saat ini, Peraturan Bupati (Perbup) teknis pelaksanaannya belum diterbitkan.
Baca Juga: DPRD Trenggalek Desak Optimalisasi PAD dari Sektor Usaha Besar, Tolak Bebani Rakyat Kecil
“Tanpa Perbup, pelaksanaan pungutan tidak punya dasar hukum. Ini menghambat upaya peningkatan PAD secara legal dan terukur,” tegas Mugianto.
DPRD mendesak pemerintah daerah untuk segera menuntaskan regulasi yang dibutuhkan. Jika tidak, ketergantungan terhadap dana transfer pusat akan terus terjadi, dan kemandirian fiskal daerah Trenggalek akan sulit tercapai.
Meskipun Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa menjadi prestasi administratif, Mugianto mengingatkan bahwa kebocoran PAD dan pembengkakan belanja pegawai adalah tanda bahaya serius bagi keuangan daerah. Pentingnya akuntabilitas keuangan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. ( Ham/DPRD)
