Ia menegaskan hasil dari program tersebut memang tidak dapat dirasakan secara instan, namun membutuhkan proses yang berkelanjutan.
“Kalau masyarakat Kabupaten Blitar bergerak mendukung MBG, itu demi anak-anak sekolah dan generasi muda di masa depan. Banyak anak dari keluarga kurang mampu di desa, kawasan pesisir maupun wilayah pinggiran yang sangat membutuhkan program ini setiap hari,” tambahnya.
Baca Juga: Forum Hukum Nasional UNU Blitar: Diskusi Akademik Simpulkan Ketua KONI Merupakan Pejabat Publik
Terkait adanya evaluasi pelaksanaan MBG di tingkat nasional, Joko berharap masyarakat tidak langsung beranggapan bahwa program tersebut dihentikan.
“Kalau saat ini ada penghentian sementara di beberapa tempat, kami melihat itu sebagai bagian dari pembenahan sistem, baik administrasi maupun legalitas. Harapan kami, setelah diperbaiki, program ini bisa berjalan lebih baik lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Pengurus KONI Kota Blitar 2026–2030 Dilantik, Fokus Konsolidasi dan Peningkatan Prestasi
Joko juga menanggapi adanya kelompok masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap MBG. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
“Kalau ada aksi dengan pandangan berbeda, silakan saja karena negara kita negara demokrasi. Namun kami berharap semua pihak juga melihat fakta di lapangan. Memang setiap program pasti ada kekurangan, tetapi itu sebaiknya menjadi bahan evaluasi agar program semakin baik, bukan untuk melemahkan manfaat yang sudah dirasakan masyarakat,” pungkasnya.**
