Kisruh pembatalan acara diskusi Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menanggapi masalah ini dengan memberikan klarifikasi, sementara Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, bersedia menjelaskan alasan di balik keputusan kontroversial ini.
Sebuah pertarungan hukum pun berkecamuk setelah relawan Anies melaporkan pembatalan izin tersebut ke Ombudsman. Mari kita tinjau lebih dalam peristiwa ini.
Presiden Jokowi Buka Suara, Bey Machmudin Bersiap Hadapi Ombudsman
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan pernyataan terkait Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang dilaporkan oleh relawan Anies Baswedan ke Ombudsman karena membatalkan izin acara diskusi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Jawa Barat.
Menurut Jokowi, Bey pasti memiliki alasan yang kuat dalam setiap keputusan yang diambilnya. Presiden meyakini bahwa ada dasar hukum yang mengatur tindakan tersebut.
Jokowi juga telah mengizinkan anak buahnya untuk menjelaskan permasalahan ini dalam proses hukum yang sedang berlangsung di Ombudsman.
Beliau menyampaikan, “Kenapa keluar kebijakan-kebijakan seperti itu, pasti ada alasannya, pasti ada payung hukum aturannya, pasti ada. Saya yakin,” ujar Jokowi di Indramayu, Jumat (13/10).
Bey, dalam konteks yang sama, menghargai tindakan relawan Anies yang melaporkannya ke Ombudsman. Bey menganggap tindakan tersebut sebagai langkah yang tepat jika masyarakat menemukan dugaan maladministrasi.
Bey juga menyatakan kesiapannya untuk hadir jika dipanggil oleh Ombudsman, dengan maksud untuk menjelaskan segala hal yang terkait dengan pembatalan acara diskusi Anies.
Ia menyampaikan, “Sudah benar yang dilakukan itu. Nanti kami akan jelaskan ke Ombudsman,” ujarnya.
Klarifikasi Presiden dan Kesiapan Bey Machmudin dalam Kisruh Pembatalan Acara Diskusi Anies Baswedan
Sebelumnya, acara diskusi yang dijadwalkan akan dihadiri oleh bakal calon presiden Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, pada Minggu (8/10), harus dibatalkan.
Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq, mengungkapkan bahwa ada pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat yang secara sepihak membatalkan acara tersebut, meskipun panitia acara telah memperoleh izin dari dinas tersebut.
Relawan Anies pun memutuskan untuk membawa pembatalan izin tersebut ke jalur hukum dengan mengadukan Pemprov Jabar ke Ombudsman.
Eko Arif Nugroho, yang merupakan anggota Presidium Change Indonesia, menyatakan, “Yang kami adukan soal diskriminasi, kesewenang-wenangan, tidak profesional, dan masalah maladministrasi karena pembatalan acara secara semena-mena setelah kami telah mengurus izinnya,” saat berbicara di kantor Ombudsman Jawa Barat, Bandung, pada Kamis (12/10).
Kisruh Pembatalan Acara Diskusi Anies Baswedan: Jokowi Buka Suara, Bey Siap Jelaskan
Dalam kesimpulan, terungkap bahwa Presiden Jokowi meyakini bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, pasti memiliki dasar hukum yang kuat. Jokowi juga memberikan izin kepada tim hukumnya untuk menjelaskan permasalahan ini di Ombudsman.
Di sisi lain, Bey Machmudin menghargai langkah relawan Anies yang melaporkannya ke Ombudsman sebagai tindakan yang tepat jika terdapat dugaan maladministrasi. Ia juga siap hadir jika dipanggil oleh Ombudsman untuk menjelaskan pembatalan acara diskusi Anies.
Permasalahan ini berujung pada pertarungan hukum, dengan pelapor mengadukan Pemprov Jabar ke Ombudsman terkait diskriminasi, kesewenang-wenangan, ketidakprofesionalan, dan masalah maladministrasi dalam pembatalan izin tersebut.
