MEMO.CO.ID, JAKARTA – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menegaskan penolakannya terhadap pengelolaan tambang di Indonesia, meskipun mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Marthen Jenarut, Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI, menjelaskan bahwa KWI, sejak didirikan pada tahun 1927 sebagai lembaga keagamaan, fokus pada pelayanan, pewartaan, ibadat, dan semangat kenabian.
Penolakan KWI terhadap Pengelolaan Tambang di Indonesia
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menegaskan penolakannya terhadap pengelolaan tambang di Indonesia, meskipun mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Marthen Jenarut, Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI, menjelaskan bahwa KWI, sejak didirikan pada tahun 1927 sebagai lembaga keagamaan, fokus pada pelayanan, pewartaan, ibadat, dan semangat kenabian.
Selain itu, KWI selalu mendorong pembangunan berkelanjutan yang menghormati kehidupan masyarakat dan lingkungan. “KWI sepertinya tidak berminat untuk mengambil tawaran tersebut (mengelola tambang),” tegasnya dalam pernyataan tertulis pada Rabu (5/6).
KWI memilih untuk tetap konsisten sebagai lembaga keagamaan yang fokus pada pelayanan dan pewartaan. Mereka lebih memilih menjaga martabat hidup bersama daripada mengambil kendali atas tambang.
Marthen juga menegaskan bahwa Gereja Katolik tidak terlibat dalam urusan ormas keagamaan, dan KWI tidak mengawasi ormas Katolik manapun.
