“Dari total nilai proyek, alokasi yang sudah diberikan baru sekitar Rp1 triliun. Artinya, masih ada selisih Rp15 triliun. Pertanyaannya, berapa porsi dari sisa Rp15 triliun tersebut yang akan diperuntukkan bagi pengusaha lokal? Itu poin utamanya,” tegas Salim.
Situasi ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Andra, seorang tokoh yang mengikuti perkembangan isu ini, mengaku telah menyaksikan rekaman video yang viral tersebut. Ia menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh organisasi pengusaha tersebut.
“Saya sangat menyesalkan tindakan rekan-rekan Kadin. Sebagai organisasi resmi, seharusnya mereka memahami regulasi dan turut mendukung kelancaran Proyek Strategis Nasional,” tutur Andra saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Selasa (13/5/2025).
Lebih lanjut, Andra mengungkapkan bahwa polemik ini telah sampai ke telinga Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani. Bahkan, menurut Andra, dirinya telah diagendakan untuk bertemu langsung dengan Menteri Rosan pada hari ini, Rabu (14/5/2025), guna membahas lebih lanjut permasalahan permintaan jatah proyek tersebut.
“Rencananya hari ini saya diundang oleh Menteri Investasi untuk membahas masalah ini. Hasilnya akan saya informasikan kemudian,” jelasnya.
Andra juga memaparkan signifikansi proyek pembangunan pabrik CAA. Fasilitas ini dirancang untuk memproduksi 400.000 ton soda kaustik padat serta 500.000 ton ethylene dichloride (EDC) per tahun.
“Pabrik ini nantinya akan menghasilkan bahan baku esensial untuk kebutuhan industri baterai kendaraan listrik,” tandasnya, menggarisbawahi peran vital proyek tersebut dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik nasional.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan proyek-proyek berskala besar, terutama yang berstatus Proyek Strategis Nasional. Publik menantikan langkah konkret dan solusi yang adil dari pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan iklim investasi yang sehat dan kondusif di Indonesia.
