Elon Musk dan Perusahaan X, yang sebelumnya Twitter, menghadapi potensi tuntutan hukum dari Rosangela ‘Janja’ Lula da Silva, Ibu Negara Brasil, akibat peretasan akun yang mencemarkan nama baik Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Janja.
Kejadian ini memunculkan seruan akan regulasi media sosial yang lebih ketat, sementara Lula menyoroti kompleksitas pengaturan global dalam menghadapi isu tersebut.
Rosangela ‘Janja’ Lula da Silva Siap Gugat Musk?
Elon Musk berisiko menghadapi tuntutan hukum dari Rosangela ‘Janja’ Lula da Silva, Ibu Negara Brasil. Musk dan perusahaan miliknya, X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, akan diseret ke pengadilan karena insiden peretasan akun.
Pada 11 Desember 2023, akun milik Janja, istri dari Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, disusupi oleh seorang peretas. Pelaku tersebut mengirim beberapa pesan melalui akun Janja, termasuk pesan yang menghina Lula dan Janja.
Beberapa laporan dari Reuters menyebutkan bahwa pesan-pesan tersebut mengandung unsur misoginis.
Janja menyatakan dalam siaran langsung di televisi bersama Lula, pada Selasa (19/12/2023) waktu lokal, bahwa dia masih merencanakan apakah akan mengajukan gugatan di Amerika Serikat atau Brasil, namun dia pasti akan mengambil langkah hukum.
Panggilan Regulasi Global atas Kasus Peretasan Media Sosial
Tidak hanya itu, Janja juga mendorong pemerintah Brasil untuk mengatur platform media sosial. Baginya, platform-platform tersebut juga harus bertanggung jawab atas tindakan penggunanya.
Sementara itu, Lula mengungkapkan pentingnya adanya regulasi global terhadap media sosial, meskipun ia menekankan betapa kompleksnya isu tersebut. “Ini menjadi tantangan bagi kita untuk menemukan pendekatan tanpa harus melakukan sensor,” ujarnya. “Saya tahu Uni Eropa telah menetapkan regulasi. Kita juga harus mempelajari langkah yang sudah diambil oleh Amerika Serikat dan bahkan China.”
Tantangan Regulasi Media Sosial: Sorotan atas Kasus Peretasan dan Panggilan untuk Tindakan
Keberadaan regulasi media sosial menjadi panggilan yang semakin mendesak, membutuhkan keseimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan terhadap penggunanya. Sementara kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mengatur ruang digital, munculnya opini untuk pendekatan yang bijaksana dan komprehensif dalam menghadapi perkembangan teknologi dan interaksi online.
Dalam menanggapi hal ini, penting bagi pemerintah dan platform-platform media sosial untuk menyusun kerangka kerja yang sesuai, menciptakan ekosistem daring yang aman dan terpercaya bagi penggunanya.
