Acara diskusi yang seharusnya dihadiri oleh calon presiden potensial dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, yang akan diadakan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) di Bandung pada hari Minggu (8/10), telah resmi dibatalkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq, telah menjelaskan tentang bagaimana pembatalan acara tersebut terjadi. Menurutnya, awalnya pihak panitia telah mendapatkan izin dari Dinas Pariwisata Jawa Barat.

Namun, menurut pernyataan Maman, tiba-tiba Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk membatalkan penggunaan GIM untuk acara tersebut pada hari Sabtu (7/10) malam.

Maman menyampaikan, “Seorang pegawai dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat secara lisan memberitahu panitia bahwa acara diskusi ini harus dibatalkan.”

Maman mengungkapkan keheranannya atas pembatalan acara ini. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima pemberitahuan pembatalan secara tertulis terkait acara diskusi yang berjudul ‘Demi Ibu Pertiwi; Saatnya Perubahan’ ini.

Ia menekankan bahwa pemberitahuan pembatalan tersebut disampaikan tanpa ada surat resmi, hanya melalui komunikasi verbal beberapa jam sebelum acara dijadwalkan berlangsung.

Versi Benny Bachtiar: Penggunaan GIM, Kebijakan, dan Pelanggaran Kesepakatan

Versi yang berbeda muncul dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kadisparbud Jabar, Benny Bachtiar, memberikan klarifikasi terkait penggunaan GIM untuk acara diskusi yang melibatkan relawan Anies Baswedan-Cak Imin.

Benny menjelaskan bahwa ia menerima telepon dari Anggota Komisi II Fraksi PKB, Yuningsih, pada hari Jumat, tiga hari sebelum pelaksanaan acara. Yuningsih menanyakan apakah GIM bisa digunakan untuk acara dialog.