Viva Yoga Mauladi, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN, menyatakan bahwa deklarasi partainya dan Golkar untuk bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto di Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Munasprok), Menteng, Jakarta Pusat, beberapa hari yang lalu, tidak melanggar aturan apa pun.

Pernyataan tersebut diberikan oleh Viva sebagai respons terhadap laporan yang diajukan oleh Masyarakat Pecinta Museum Indonesia (MPMI) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai penggunaan museum tersebut untuk kegiatan deklarasi.

“PAN berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait acara resmi dukungan PAN dan Golkar kepada Pak Prabowo sebagai Calon Presiden di lokasi Museum Proklamasi,” ujar Viva saat dihubungi pada hari Kamis (17/8).

Dia menjelaskan bahwa acara tersebut telah memenuhi persyaratan hukum dan memiliki izin resmi. Viva juga menjelaskan bahwa penggunaan museum sebagai tempat deklarasi dilakukan untuk mengingatkan semangat kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

“Kami ingin menggarisbawahi bahwa pemilihan presiden tidak sekadar merupakan mekanisme dan prosedur demokrasi formal, tetapi juga merupakan tanggung jawab untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam ranah kekuasaan politik,” tambahnya.

Viva menegaskan bahwa acara dukungan yang diberikan oleh PAN kepada Prabowo bukanlah bentuk kampanye.

Pentingnya Klarifikasi: Penggunaan Museum Proklamasi dalam Konteks Politik

Dia menyatakan bahwa acara tersebut merupakan bentuk tanggung jawab partai politik untuk menyosialisasikan kepada masyarakat, mengingat partai politik adalah lembaga publik yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.

“Kami tidak sedang dalam masa kampanye atau jadwal kampanye. Oleh karena itu, tidak ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Saya ingin memberi saran kepada tim sukses kandidat lainnya agar kita fokus pada pertarungan ide, gagasan, dan pandangan terkait isu-isu nasional,” lanjutnya.

Sebelumnya, beberapa pihak telah dilaporkan ke Bawaslu terkait penggunaan Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai tempat deklarasi Golkar dan PAN dalam mendukung Prabowo Subianto.

Pelaporan ini dilakukan oleh Anggiat Tobing, Ketua Komando Teritorial Ganjarian Spartan DKI Jakarta, bersama MPMI. Kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo ini memiliki peran dalam pelaporan tersebut.

Di antara pihak yang dilaporkan adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Golkar, PKB, dan PAN.

“Para pihak tersebut memberi kuasa kepada kami untuk membuat laporan kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran penggunaan museum untuk kegiatan politik. Kami menyertakan bukti berupa video dan tangkapan layar,” ungkap Anggiat di Bawaslu pada hari Rabu (16/8).

Menurutnya, Museum Proklamasi seharusnya tidak digunakan untuk acara politik, mengingat tempat tersebut memiliki nilai sejarah yang kuat.

“Tindakan yang dilakukan oleh kubu Prabowo merupakan upaya untuk memutar balik sejarah dan memanfaatkan sejarah Perumusan Naskah Proklamasi untuk kepentingan pencapresan Prabowo sendiri,” tegasnya.

Klarifikasi Deklarasi PAN dan Golkar di Museum Proklamasi: Tidak Melanggar Aturan

Secara tegas dan meyakinkan, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, telah menyuarakan bahwa deklarasi yang diadakan oleh PAN dan Golkar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi tidak melanggar hukum. Dalam menghadapi laporan dari Masyarakat Pecinta Museum Indonesia (MPMI), Viva dengan tegas mempertahankan keabsahan acara tersebut dengan mengklaim bahwa segala persyaratan dan izin telah terpenuhi.

Di samping itu, ia menegaskan bahwa penggunaan museum untuk deklarasi bukanlah upaya kampanye, melainkan merupakan tanggung jawab partai politik untuk menyebarkan semangat kemerdekaan kepada masyarakat.