Memo.co.id, MALANG – Stabilitas dunia pendidikan di wilayah selatan Kabupaten Malang tengah diuji oleh perselisihan internal yang kian meruncing. Fenomena sengketa dualisme yayasan STM Turen Malang mencuat ke publik setelah dua faksi pengurus menunjukkan dokumen legalitas yang berbeda untuk mengelola aset dan operasional sekolah. Ketegangan ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan telah menyentuh ranah kebijakan manajerial yang membuat posisi staf pengajar dan ribuan siswa terjepit di tengah ketidakpastian. Jika tidak segera dicarikan titik temu, konflik perebutan takhta kepengurusan ini dikhawatirkan akan merusak reputasi institusi yang telah lama berdiri sebagai salah satu sekolah teknik rujukan di Bumi Kanjuruhan.
Akar Penyebab Sengketa Dualisme Yayasan STM Turen Malang
Kronologi Munculnya Kepengurusan Ganda Dunia pendidikan di Turen, Malang, mendadak riuh akibat adanya perpecahan di kursi kepengurusan yayasan yang menaungi Sekolah Teknologi Menengah (STM) setempat. Persoalan bermula dari perbedaan pandangan dalam rapat anggota yayasan yang berujung pada pembentukan dua struktur organisasi yang berbeda. Kedua belah pihak merasa memiliki hak konstitusional untuk menentukan arah kebijakan sekolah, sehingga memicu sengketa dualisme yayasan STM Turen Malang yang sulit dihindari.
Baca Juga: 200 Becak Listrik Malang Hibah Presiden Prabowo Siap Percantik Kawasan Wisata Utama
Satu kubu mengeklaim bahwa kepengurusan lama telah berakhir masa jabatannya dan perlu penyegaran, sementara kubu lainnya bersikeras bahwa proses pergantian tersebut tidak dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yayasan. Akibatnya, terjadi saling lapor dan aksi klaim sepihak di media sosial maupun lingkungan internal sekolah yang memperkeruh suasana.
Dampak Operasional pada Lingkungan Sekolah Perselisihan di level elit yayasan ini mulai merembet ke urusan teknis di sekolah. Salah satu masalah yang paling krusial adalah pengelolaan rekening keuangan sekolah dan otoritas penandatanganan ijazah serta dokumen penting lainnya. Jika sengketa dualisme yayasan STM Turen Malang ini terus berlarut, para guru terancam mengalami hambatan dalam penerimaan gaji, dan para siswa kelas akhir bisa kesulitan dalam urusan administrasi kelulusan.
Baca Juga: Kerugian 30 Juta Akibat Rumah Pensiunan PNS di Blitar Dibobol Maling Saat Kosong
Beberapa wali murid menyatakan kekhawatirannya jika konflik ini berujung pada penyegelan gedung atau gangguan pada proses praktikum siswa. Sekolah teknik sangat mengandalkan fasilitas bengkel dan laboratorium; jika manajemen asetnya terganggu, kualitas kompetensi lulusan pun menjadi taruhannya.
Upaya Hukum dan Validitas Dokumen Negara Menghadapi kebuntuan, kedua kubu kini mulai menempuh jalur hukum untuk membuktikan siapa yang paling berhak secara legal. Dokumen dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menjadi senjata utama dalam pembuktian ini. Namun, munculnya dua Surat Keputusan (SK) yang seolah saling tumpang tindih membuat posisi otoritas dinas pendidikan setempat menjadi sangat hati-hati.
Baca Juga: Karangan Bunga Dukungan Maidi Banjiri PSC Madiun Hingga Omzet Pengrajin Melejit
Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sendiri terus melakukan pemantauan agar sengketa dualisme yayasan STM Turen Malang ini tidak sampai menghentikan aktivitas belajar. Pemerintah mendorong agar kedua pihak menahan diri dan tidak melakukan tindakan fisik atau intimidasi yang dapat mengganggu psikologis siswa di lingkungan sekolah.
Harapan Masa Depan bagi Siswa dan Guru Bagi para tenaga pendidik, harapan terbesar adalah kembalinya suasana kerja yang kondusif. Mereka ingin agar kepentingan politik atau kepentingan pribadi dalam yayasan dikesampingkan demi keberlangsungan pendidikan vokasi di Malang. Sekolah harus tetap menjadi tempat yang netral dan aman bagi pertumbuhan intelektual siswa, terlepas dari siapa pun yang duduk di kursi kepengurusan.
Masyarakat Turen berharap agar mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat atau pihak kepolisian dapat memberikan solusi permanen. Pendidikan adalah aset bangsa, dan masa depan generasi muda di STM Turen terlalu mahal untuk dikorbankan demi ego kelompok tertentu dalam pusaran dualisme kepemimpinan.
FAQ
Penyebab utamanya adalah perbedaan pandangan mengenai prosedur pergantian pengurus dan klaim legalitas kepemimpinan berdasarkan dokumen administratif yang berbeda.
Hingga saat ini, KBM diupayakan tetap berjalan, namun terdapat kekhawatiran terkait hambatan administrasi dan psikologis di lingkungan sekolah.
Dinas Pendidikan berperan sebagai pengawas untuk memastikan hak belajar siswa tidak terabaikan dan mendorong proses mediasi secara damai.
Dampaknya bisa berupa kesulitan validasi ijazah, gangguan arus kas sekolah untuk gaji guru, serta penurunan kepercayaan calon wali murid di tahun ajaran baru.
