Sebagai informasi, hingga pertengahan Agustus 2025 serapan APBD Pemkab Blitar baru mencapai 48 persen. Kondisi ini telah menuai beragam protes dari masyarakat. Padahal, pekerjaan rumah Pemkab Blitar masih sangat banyak untuk menjalankan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar.
Kini masyarakat masih bertanya-tanya sampai kapan mereka harus menunggu dampak pembangunan dari pemerintahan Rijanto-Beky Herdihansah.
Baca Juga: Bos Wisata Kampung Coklat Beri THR kepada 7.000 Peserta Pengajian
“Ini tanggung jawab bupati. Harusnya bagaimana menata pemerintahan yang harmonis, sehingga bisa cepat menjawab keluhan masyarakat dan menjalankan visi-misinya,” pungkas Bagas. (Zan)
Baca Juga: Cegah Kasus Keracunan, Nurhadi Dukung Evaluasi dan Klasifikasi Dapur SPPG
Baca Juga: SPPG Ringinanyar Mulai Jalan Dulu, Ahli Gizi dan SLHS Menyusul: Pengawasan Ke Mana?
