Kabar Daerah, memo.co.id
Kurang lebih sebanyak sembilan ribu dari total 36 ribu Badan Usaha dijatim belum bergabung dalam progam BPJS Kesahatan. Mereka belum mendaftarkan karyawannya pada progam jaminan kesehatan, karena dengan berbagai alasan diantaranya masih kerjasama dengan pihak asuransi lain serta banyaknya perusahaan yang tidak sanggup membayar iuran BPJS.
Progam Jaminan Kesehatan (JKN) yang digiatkan Presiden RI Joko Widodo awal 2014 lalu, tampaknya belum sepenuhnya belum berjalan di Jatim.Terbukti masih banyaknya yang belum mendaftarkan perusahaannya yang belum mendaftarkan karyawan pada Badan Jaminan Penyelenggara Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kepala Divisi Regional VII BPJS Kesehatan Jawa Timur Mulyo Wibowo mengatakan di jawa timur terdapat 36 badan usaha, dari jumlah itu baru 27 ribu yang perusahaan yang bergabung dengan BPJS, sehingga sisanya 9 ribu perusahaan yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan, “ungkap Ka Divisi VII BPJS Mulyo Wibowo.
Lebih lanjut terkait banyaknya perusahaan yang belum bergabung dalam BPJS Kesehatan ini, BPJS Regional Jatim melakukan pendataan langsung pada perusahaan, hasilnya mayoritas perusahaan yang belum terdaftar kategori perusahaan kecil dengan jumlag karyawan dibawah 100 orang, sementara alasannya beragam diantaranya masih bekerja dengan asuransi lain dan ada perusahaan yang belum mampu membayar iuran, “tambah Mulyo Wibowo.
Mulyo Wibowo juga menambahkan akan ada dua sanksi yang bakal diterima oleh setiap perusahaan yang bandel tidak bergabung dengan BPJS Kesehatan. “Sanksi yang pertama berupa sanksi Administrasi yang dikeluarkan oleh BPJS dan sanksi kedua berupa pelayanan publik yang dijatuhkan pemerintah berupa pembekuan perizinan maupun penggunaan tenaga asing, “pungkas Ka Divisi Regional VII Mulyo Wibowo.(wing/ko)
