Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, menyatakan bahwa pengelolaan Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Jakarta International Stadium (JIS) ternyata sudah keliru sejak awal pembangunannya.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Joko sebagai tanggapan terhadap catatan DPRD DKI yang menyatakan bahwa TIM dan JIS tidak memberikan keuntungan kepada BUMD pengelolanya, yaitu PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

“Dalam kenyataannya, kami mengakui bahwa TIM dan JIS sudah keliru sejak awal,” kata Joko dalam Rapat Badan Anggaran di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (3/8) malam.

Menurut Joko, seharusnya BUMD hanya bertugas membangun proyek infrastruktur yang dimiliki oleh pemerintah.

“Penugasan BUMD seharusnya seperti Pemerintah Pusat yang menugaskan Adi Karya untuk membangun LRT Jabodebek, tidak sama dengan Pemerintah DKI Jakarta dalam memberikan penugasan,” ungkapnya.

PMD Jadi Bumerang! BUMD DKI Jakarta Rugi dengan Pengelolaan TIM dan JIS

Namun, katanya, setiap penugasan yang diberikan kepada BUMD oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu disertai dengan penyertaan modal daerah (PMD). Selain itu, BUMD juga ditugaskan untuk mengelola fasilitas infrastruktur tersebut setelah pembangunan selesai.

“Pemerintah DKI Jakarta memberikan PMD dalam penugasan ini, dan akhirnya aset dan lainnya menjadi milik BUMD. Karena menjadi milik BUMD, ini memberikan beban biaya pemeliharaan dan penyusutan,” jelas Joko.

“Karena penggunaannya tidak maksimal, akhirnya menjadi beban bagi korporasi dan berakhir dengan kerugian,” tambahnya.

Joko juga menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang berusaha agar pengelolaan TIM dan JIS dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui dividen.

“Saat ini kami sedang berupaya agar pengelolaan ini dapat dimaksimalkan secara komersial,” ucapnya.

Pengelolaan Taman Ismail Marzuki dan Jakarta International Stadium oleh BUMD DKI Jakarta, Berdampak Rugi dan Butuh Optimalisasi