Beberapa partai politik, seperti Gerindra, PAN, PDIP, dan Demokrat, telah mengungkapkan keinginan mereka kepada pemerintah untuk meningkatkan sumbangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada negara pada tahun mendatang.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat paripurna yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 beserta Nota Keuangannya.

Wihadi Wiyanto, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, secara khusus menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2024 yang mencapai Rp473 triliun. Menurutnya, target tersebut dapat tercapai jika dividen yang diterima dari perusahaan BUMN lebih besar.

Fraksi Gerindra mendorong peningkatan PNBP dari kekayaan negara yang dihasilkan melalui penerimaan dividen dari BUMN pada tahun 2024 agar dapat dioptimalkan, seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi,” ujarnya saat berbicara dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/8).

Selain itu, Wihadi juga berharap agar PNBP tahun depan dapat ditingkatkan dengan menambah investasi di sektor perikanan. Dengan perbaikan regulasi dan peningkatan investasi, diharapkan PNBP dari sektor perikanan bisa lebih besar.

Eko Hendro Purnomo, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN, juga mengkritik kontribusi BUMN terhadap kas negara. Menurutnya, sejumlah perusahaan BUMN masih belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

“Dengan target PNBP sebesar Rp473 triliun, PAN berpendapat bahwa perlu adanya optimalisasi pendapatan Badan Usaha Milik Negara, melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN serta mendorong kontribusi dividen dari BUMN,” katanya.

Tantangan dan Solusi Meningkatkan Pendapatan Negara dari BUMN: Pandangan Para Anggota DPR

Di sisi lain, Suhardi Duka, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Demokrat, menganggap bahwa BUMN justru menambah beban keuangan negara. Menurutnya, penyertaan modal negara kepada beberapa perusahaan BUMN telah menguras kas negara tanpa memberikan hasil yang signifikan.

Suhardi berpendapat bahwa peran dan fungsi BUMN sebagai agen pembangunan masih belum terlihat dengan jelas dalam perkembangannya, bahkan setelah restrukturisasi. “BUMN belum memberikan kontribusi yang efektif terhadap keuangan negara. Sebaliknya, beban keuangan negara semakin bertambah melalui penyertaan modal negara,” ujarnya dengan tegas.

Sementara itu, Sihar Sitorus, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, menyampaikan empat cara untuk meningkatkan PNBP.

Pertama, dengan meningkatkan rasio pajak dan upaya untuk mengumpulkan pajak dengan lebih baik, sambil memperhatikan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Selain itu, perlu diperkuat juga sistem pajak yang ada.

Kedua, insentif perpajakan harus diberikan secara bijak dan terukur, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi ekonomi nasional.

“Ketiga, peningkatan PNBP dapat dicapai melalui perluasan, perbaikan, dan pengelolaan sumber daya alam, baik yang berhubungan dengan migas maupun non-migas, sehingga dapat memberikan nilai tambah yang maksimal. Selain itu, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMN dan Badan Usaha Milik Negara juga perlu dilakukan,” jelasnya.

Keempat, Sihar menekankan bahwa peningkatan PNBP yang terkait dengan layanan publik harus diiringi dengan peningkatan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah. Ia menegaskan bahwa komitmen pemerintah sejak tahun 2016 adalah untuk meningkatkan belanja negara yang bermutu.

Tantangan dan Solusi Meningkatkan Pendapatan Negara dari BUMN: Pandangan Para Anggota DPR