Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah mengeluarkan instruksi kepada pegawai aparatur sipil negara (ASN) di wilayah DKI Jakarta untuk mengadopsi pola kerja hybrid atau kombinasi bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja dari kantor (WFO) dalam rangka menyongsong dan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN tahun 2023.

Peraturan tersebut dijabarkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur cara pegawai ASN yang bertugas di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus beroperasi selama persiapan dan pelaksanaan KTT Tingkat Tinggi ke-43 ASEAN tahun 2023.

Dokumen resmi ini diteken oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 di Jakarta. Tujuannya adalah untuk memberikan dukungan penuh terhadap kelancaran persiapan dan pelaksanaan KTT ASEAN ke-43 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 5-7 September mendatang.

Anas menjelaskan bahwa dalam surat edaran ini, telah diatur tentang hari dan jam kerja bagi pegawai ASN di DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 mengenai Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah.

“Dengan surat edaran ini, kami ingin mengikuti arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk memastikan kelancaran persiapan dan pelaksanaan KTT ASEAN yang akan digelar pada tanggal 5-7 September 2023 di Jakarta. Ini diwujudkan dengan mendorong penerapan pola kerja hybrid, di mana tugas-tugas kedinasan dapat dilakukan baik di kantor (WFO) maupun di rumah (WFH),” ucap Anas dalam keterangannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus.

Surat Edaran Nomor 17 Tahun 2023: Pengaturan Detail Kerja ASN DKI Jakarta

Dalam dokumen tersebut juga diimbau kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) di instansi pemerintah pusat maupun daerah di wilayah DKI Jakarta untuk melakukan penyesuaian terhadap sistem kerja pegawai ASN selama periode persiapan dan pelaksanaan KTT ASEAN, yaitu dari tanggal 28 Agustus hingga 7 September 2023.

Selanjutnya, pada lampiran surat edaran ini dijelaskan bahwa penerapan bekerja dari rumah (WFH) diperbolehkan hingga maksimal 50 persen dari total waktu kerja, sementara bekerja dari kantor (WFO) dapat mencapai atau melebihi 50 persen untuk layanan administrasi pemerintahan dan dukungan kepada pimpinan.

Namun, untuk layanan-layanan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti kesehatan, keamanan, logistik, penanggulangan bencana, dan lain sebagainya, akan tetap dilakukan sepenuhnya di kantor (WFO) sebesar 100 persen.

Anas menekankan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk memastikan bahwa pegawai ASN melaksanakan tugas sesuai dengan tempat tinggal mereka saat bekerja di rumah (WFH).

Selain itu, Anas menggarisbawahi empat hal yang harus diperhatikan agar penerapan sistem kerja yang disesuaikan tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pertama, perlu adanya pemantauan dan pengawasan terhadap pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.

Kedua, menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan melalui berbagai saluran publikasi.

Ketiga, menyediakan media komunikasi online sebagai sarana konsultasi dan pengaduan.

Terakhir, pastikan bahwa hasil dari pelayanan yang dilakukan baik secara online maupun offline sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Optimasi Kerja Hybrid: Mendorong Efisiensi dalam Persiapan KTT ASEAN