Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang seimbang, dinamis, dan adil di perusahaan.

Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, ketika hubungan industrial berjalan dengan harmonis, hal ini akan mendorong pertumbuhan dunia usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan standar kehidupan untuk seluruh pekerja dan keluarga mereka.

Afriansyah menyatakan, “Hal ini bisa tercapai jika peraturan kerja di perusahaan dapat mengakomodir kepentingan pengusaha, pekerja, dan pemerintah, salah satunya melalui Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).”

Pernyataan tersebut diungkapkan saat dia membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peraturan Perusahaan dan Edukasi Tata Cara Perundingan serta Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di hotel Bigland Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan peran dan fungsi PP dan PKB dalam perusahaan untuk menjamin hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, serta sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama: Kunci Harmonisasi Hubungan Industrial

Selain itu, PP dan PKB juga berfungsi sebagai alat dalam menyelesaikan masalah-masalah pekerja di perusahaan, mengatur hubungan kerja antara pengusaha, pekerja, dan sesama pekerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan damai.