Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang seimbang, dinamis, dan adil di perusahaan.

Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, ketika hubungan industrial berjalan dengan harmonis, hal ini akan mendorong pertumbuhan dunia usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan standar kehidupan untuk seluruh pekerja dan keluarga mereka.

Baca Juga: Sukseskan Program KDMP dan KKMP, Dandim 0809/Kediri Undang Silaturahmi LSM dan Wartawan

Afriansyah menyatakan, “Hal ini bisa tercapai jika peraturan kerja di perusahaan dapat mengakomodir kepentingan pengusaha, pekerja, dan pemerintah, salah satunya melalui Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).”

Pernyataan tersebut diungkapkan saat dia membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peraturan Perusahaan dan Edukasi Tata Cara Perundingan serta Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di hotel Bigland Bogor, Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, dia menjelaskan peran dan fungsi PP dan PKB dalam perusahaan untuk menjamin hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, serta sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama: Kunci Harmonisasi Hubungan Industrial

Selain itu, PP dan PKB juga berfungsi sebagai alat dalam menyelesaikan masalah-masalah pekerja di perusahaan, mengatur hubungan kerja antara pengusaha, pekerja, dan sesama pekerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan damai.

PP yang dibuat oleh pengusaha dan PKB yang dibuat oleh Serikat Pekerja dan Pengusaha, setelah mendapatkan pengesahan dan pendaftaran, harus disosialisasikan kepada seluruh pekerja agar mereka mengetahui dan memahami isi dari PP dan PKB tersebut, sehingga perselisihan di antara kedua belah pihak dapat diminimalisir.

Namun, jika terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran terkait pelaksanaan PP atau PKB di masa mendatang, diharapkan selalu mencari penyelesaian dengan cara yang penuh kekeluargaan, meningkatkan komunikasi secara bipartit, serta mengutamakan solusi yang saling menguntungkan daripada kepentingan pribadi atau kelompok semata.

Afriansyah menambahkan, “Kita harus berusaha agar tidak melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah, karena hal tersebut bisa memperumit situasi.”

Dia juga memberikan pesan kepada pengusaha agar menjaga keadaan perusahaan tetap harmonis dan damai dengan memperhatikan kesejahteraan para pekerja dan serikat pekerja.

Sementara untuk para pekerja dan serikat pekerja/buruh, Afriansyah mendorong mereka untuk terus meningkatkan keterampilan dan mengasah kemampuan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi (reskilling dan upskilling).

Peran Kritis Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama dalam Membangun Hubungan Industrial Harmonis

Penting bagi perusahaan untuk melakukan sosialisasi PP dan PKB kepada seluruh pekerja agar mereka memahami isi dan tujuan dari peraturan-peraturan tersebut. Dengan demikian, perselisihan antara pengusaha dan pekerja dapat diminimalisir. Jika terjadi perbedaan pendapat, diharapkan penyelesaian dilakukan dengan cara yang penuh kekeluargaan dan komunikasi yang baik. Melibatkan pihak luar dalam penyelesaian masalah sebaiknya dihindari agar situasi tidak semakin rumit.

Wamenaker juga mengingatkan pengusaha untuk memperhatikan kesejahteraan para pekerja dan serikat pekerja agar menciptakan lingkungan perusahaan yang harmonis dan damai. Di sisi lain, pekerja dan serikat pekerja disarankan untuk terus meningkatkan keterampilan melalui reskilling dan upskilling guna memperkuat kompetensi mereka.