Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengungkapkan kritik terhadap gugatan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengingatkan MK untuk mendengarkan pandangan masyarakat ketika memutuskan masalah ini.

Menurut Hasto, para hakim konstitusi harus memiliki semangat nasionalisme dan harus selalu memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara.

Hasto menekankan, “Kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi juga harus memperhatikan semua suara yang telah diungkapkan oleh rakyat, termasuk yang mungkin belum terdengar,” Ia menyampaikan hal ini di markas pemenangan Ganjar Pranowo, yang terletak di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober.

Hasto juga mengingatkan para hakim MK untuk mengambil pelajaran dari pengalaman selama 32 tahun masa pemerintahan Orde Baru. Baginya, aspirasi masyarakat yang tidak dihiraukan memiliki kekuatan moral yang besar. “Pengalaman kita ketika menghadapi pemerintahan yang otoriter, selama 32 tahun masa Orde Baru, menunjukkan bahwa ketika suara rakyat diabaikan, yang muncul adalah kekuatan moral,” ujar Hasto.

Selain itu, Hasto juga mencatat bahwa MK seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk menentukan masalah batas usia calon presiden dan wakil presiden. Menurutnya, hal ini seharusnya menjadi isu yang dibahas di parlemen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Menurut Hasto, kewenangan MK hanya terbatas pada pengujian apakah sebuah undang-undang bertentangan dengan konstitusi, dan bukan untuk membuat aturan baru terkait usia calon pemimpin.

Sikap PDIP dan Kritik Anggota DPR terhadap Keputusan MK

Sebaliknya, anggota Komisi III DPR, Johan Budi, mengkritik lambannya MK dalam memutuskan gugatan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam pertemuan bersama Sekretaris Jenderal MK pada akhir Agustus, Johan Budi menanyakan mengapa MK terkesan lambat dalam membuat keputusan mengenai gugatan ini.

“Apakah anggaran MK tidak mencukupi sehingga beberapa gugatan judicial review yang menuai pro dan kontra di masyarakat belum juga diputuskan oleh MK?” kata Johan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus.