Kediri, Memo.co.id
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Kediri melakukan orasi di depan Kontor Pemerintah Kota Kediri. Mereka meminta pemerintah untuk secara optimal menutup eks Lokalisasi Kelurahan Semampir. Meski telah melakukan penutupan beberapa waktu lalu, hal itu dinilai belum optimal.
Dari pantauan di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB puluhan demotran mendatangi Pemkot Kediri. Dengan membawa bendera dan spanduk bertuliskan “tutup lokalisasi prostitusi Kota dan Kabupaten Kediri”, para demotran ini meneriakkan orasinya.
Dalam orasinya para demotran minta kepada Mas Abu (sapaan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar) untuk lebih tegas lagi menutup prostitusi. Mereka menilai selama ini pemerintah tidak optimal dalam menutup eks Lokalisasi Semampir yang menjadi ikon prostitusi di Kota Kediri.
Padahal pemerintah telah mengeluarkan banyak dana untuk melakukan penutupan lokalisasi tersebut beberapa waktu lalu. Selain itu pemerintah juga telah mengeluarkan anggaran untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat setempat dengan membuat sentra pelatihan.
“Pelatihan tersebut menggunakan dana rakyat. Seharusnya pemerintah lebih optimal lagi dan melakukan pengontrolan,” ungkap humas HTI Kota Kediri Mahfud Abdullah.
Namun hingga saat ini eks lokalisasi tersebut masih beroperasi dan menjajakan seks komersil. Bahkan berdasarkan data yang dihimpun HTI jumlah pekerja seks komersil (PSK) yang ada di eks lokalisasi Semampir meningkat 10 persen hingga 20 persen.
“Data yang kami himpun jumlahnya (PSK) di Semampir semakin meningkat hingga 20 persen,” terang Mahfud.
Mereka menyayangkan adanya oknum yang memback up prostitusi di eks Lokalisasi Semampir. Hal itu terbutti saat ada operasi gabungan polisi dan Satpol PP tidak ditemukan satupun rumah karaoke yang buka. Begitu juga dengan PSK yang biasanya mangkal di tempat tersebut.
Untuk itu para demotran meminta pemerintah untuk cepat melakukan revitalisasi eks Lokalisasi semampir sebagai ruang terbuka hijau. Dengan demikian tidak ada lokasi yang digunakan untuk berbuat maksiat di Kota Kediri.
“Kita tidak akan anarkis melakukan penutupan secara paksa. Kita ingin pemerintah bertindak tegas,” ungkap Mahfud. (Bs/Wing)
