NGANJUK,MEMO.CO.ID – Sudah hampir empat hari terakhir ini di sepanjang jalan kabupaten yang berada di wilayah Kecamatan Lengkong telah dilaksanakan proyek perbaikan jalan. Diperkirakan volume perbaikan jalan sejauh 3 kilometer yang melintas di empat desa yaitu Desa Ngringin,Sumberkepuh,Sumbersono dan Desa Prayungan.
Sampai berita ini ditulis proses perbaikan jalan masih dalam tahap pengurukan tanah.Termasuk pemasangan pengaman badan jalan berupa bronjong dititik jalan yang dianggap sering terjadi pengikisan.
Puluhan pekerja dan beberapa alat berat selama empat hari ini bekerja ekstra dari pagi hingga sore hari. Dengan pekerjaan itu mendapat respon positif dari para pengguna jalan dan khususnya masyarakat diempat desa. ” Sudah lima tahun lebih kondisi jalan dibiarkan rusak parah. Jeglongan besar disepanjang ruas jalan menjadi penyebab sering terjadinya kecelakaan,” ucap Komarodin salah satu pengguna jalan.
Dari data yang dihimpun wartawan memo.co.id, dibalik proyek perbaikan jalan tersebut ternyata ada kabar yang mengejutkan. Itu tertangkap dari keterangan salah satu nara sumber bernama Moh.Iskaq selaku pengawas proyek.
Menurut dia saat dikonfermasi dilokasi pekerjaan mengaku bahwa proyek perbaikan jalan kabupaten sepanjang hampir 3 kilometer tersebut tidak menyerap anggaran daerah atau dana APBD. Seluruhnya murni dana partisipasi perorangan. ” Pekerjaan ini tidak menggunakan dana APBD tapi murni berasal dari swasta. Biaya yang sudah terserap sampai hari ini hampir 600 juta. Seluruhnya tidak bersumber dari dana daerah,” tuturnya.
Ditanya latar belakang upaya perbaikan jalan tersebut menurut dia karena berangkat dari keresahan masyarakat dengan kondisi jalan rusak yang ditelantarkan tanpa ada perhatian dari daerah.
“Sebetulnya ini tanggung jawab daerah. Tapi karena ada pembiaran kami terpanggil untuk terjun langsung ,” imbuhnya.
Direncanakan lebih jauh dikatakan Iskaq, perbaikan jalan tidak hanya pengurukan saja. Tapi juga perawatan jalan aspal yang berlobang dengan menembel menggunakan aspal dingin.
Dengan fakta seperti ini menurut dia sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah karena telah mengabaikan tanggungjawab dan tugas pokoknya melaksanakan pembangunan sektor sarana infrastruktur.
Sementara saat wartawan berusaha klarifikasi persoalan ini ke Dinas PU Bina Marga setempat belum mendapat tanggapan.(adi)
