Struktur Satgas yang berada langsung di bawah Presiden dan melibatkan sejumlah menteri menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan yang efektif.
Potensi tumpang tindih kewenangan dan minimnya mekanisme check and balance menjadi celah yang mengkhawatirkan, terutama mengingat besarnya anggaran yang terlibat.
Peringatan dari Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas agar pemerintah tidak terburu-buru dan mengedepankan pilot project alih-alih pembentukan serentak di seluruh Indonesia seolah menjadi alarm bahaya yang diabaikan.
Kekhawatiran akan pengelolaan dana yang tidak profesional dan berintegritas sangat beralasan, mengingat potensi dampak negatif berupa kerugian finansial negara dan hilangnya kepercayaan publik.
Tim redaksi kami juga menyoroti target waktu peluncuran yang ambisius, yakni 12 Juli 2025. Ketergesaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa untuk mengelola koperasi dengan dana miliaran rupiah.
Apakah pendampingan yang dijanjikan benar-benar efektif, atau hanya formalitas untuk mengejar target peluncuran?
“Ini bukan sekadar mendirikan badan hukum, tapi membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat dan transparan,” ujar seorang sumber anonim di Kementerian Koperasi yang enggan disebutkan namanya karena alasan keamanan.
“Jika prosesnya cacat sejak awal, potensi akibat kejadian berupa gagalnya program dan hilangnya uang negara sangat besar.”
redaksi ini akan terus berlanjut. Tim kami akan menggali lebih dalam mengenai aliran dana, struktur kepengurusan di tingkat daerah, dan efektivitas pendampingan yang diberikan.
Publik berhak tahu ke mana dana triliunan rupiah ini mengalir dan siapa saja yang bertanggung jawab dalam proyek ambisius bernama Koperasi Merah Putih ini. Jangan sampai, semangat gotong royong justru menjadi kedok bagi praktik-praktik yang merugikan kepentingan rakyat banyak.
