Nepal–
Nepal menghadapi krisis politik dan keamanan setelah Presiden Ram Chandra Paudel memutuskan mundur dari jabatannya. Keputusan ini diambil di tengah kerusuhan yang tak terkendali, yang memicu serangkaian peristiwa dramatis, termasuk pembobolan penjara dan bentrokan berdarah.
Para pengunjuk rasa, yang menamakan diri mereka ‘Revolusi Gen Z’, menuntut pembentukan ‘pemerintahan sipil yang dipimpin seseorang yang diterima secara universal’ dan percepatan pemilu. Aksi massa yang dimulai di ibu kota pada Senin (8/9/2025) ini dengan cepat menyebar ke kota-kota besar, berujung pada bentrokan berdarah dengan aparat keamanan. Laporan media menyebut 19 pengunjuk rasa tewas dan ratusan lainnya terluka.
Di tengah kekacauan politik, situasi keamanan di lapangan memburuk. Laporan dari Khabarhub menyebutkan, sekitar 1.500 tahanan berhasil kabur dari penjara Nakkhu di Lalitpur. Media setempat juga melaporkan adanya penembakan di markas besar Kepolisian Nepal.
Baca Juga: Umi Sjarifah, Pemred Media Sudut Pandang Raih Anugerah INDOPOSCO atas Dedikasi Jurnalistik
Puncak ketegangan terjadi saat para pengunjuk rasa berhasil menerobos gedung parlemen. Aparat keamanan terpaksa menggunakan meriam air, gas air mata, dan peluru tajam untuk membubarkan massa, yang mengakibatkan banyak demonstran terluka. Situasi ini memaksa otoritas Kathmandu memberlakukan jam malam di beberapa distrik.
Kerusuhan ini dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya pemblokiran situs media sosial pada 4 September lalu. Meskipun pemblokiran sempat dicabut, tampaknya hal itu sudah terlambat untuk meredam amarah massa.
Baca Juga: Misteri Kematian Bocah di Sukabumi Dugaan Kekerasan Ibu Tiri Hingga Proses Hukum
Kini, dengan mundurnya presiden dan ribuan tahanan yang kabur, masa depan Nepal berada di ambang ketidakpastian.
