Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menyatakan komitmennya terhadap upaya memberantas korupsi jika berhasil memenangkan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Pernyataan ini disampaikan dalam acara Penguatan Antikorupsi Bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Rabu (17/1/2024).

Prabowo mengawali paparannya dengan menyampaikan bahwa korupsi memiliki dampak yang merusak kehidupan bangsa dan negara. Menurutnya, negara yang dianggap gagal sebagian besar disebabkan ketidakmampuannya dalam mengendalikan, mitigasi, atau menghilangkan praktik korupsi.

Prabowo menyatakan dukungannya terhadap semua upaya yang telah dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi.

Selanjutnya, Prabowo berkomitmen untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total. Dia berpendapat bahwa perlu adanya penyesuaian dalam penghasilan pejabat negara, terutama yang memiliki pengaruh besar dalam roda pemerintahan.

Prabowo memandang bahwa perbaikan kualitas hidup pengambil keputusan yang memegang anggaran besar adalah suatu keharusan.

Sebagai contoh, Prabowo mengemukakan model hakim agung di negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat, di mana jabatan hakim agung dijamin seumur hidup dengan penghasilan yang tinggi. Menurutnya, pendekatan sistemik dan realistik seperti ini dapat mengurangi insentif untuk melakukan korupsi.

Gibran Rakabuming Raka Bergabung Dalam Perang Anti-Korupsi Bersama Prabowo

Prabowo menyoroti disparitas gaji antara pejabat negara yang memegang anggaran besar, seperti direksi perusahaan swasta dan BUMN, dengan pejabat militer dan menteri. Dia menegaskan bahwa perbaikan kualitas hidup dan peningkatan gaji pejabat negara adalah langkah realistis yang perlu diambil.

Selanjutnya, Prabowo berkomitmen untuk menegakkan semua Undang-Undang terkait pemberantasan korupsi, bahkan hingga pembuktian terbalik. Dia mendukung transparansi dan keterbukaan, termasuk Langkah-Langkah Pemberantasan Korupsi Politik Negara (LHKPN), yang seharusnya ditegakkan dan dikenakan sanksi jika tidak jujur.

Prabowo juga menekankan pentingnya kehendak politik atau political will dalam menegakkan pemberantasan korupsi. Dia setuju dengan pendapat Anies Baswedan bahwa komitmen ini harus datang dari puncak kepemimpinan.

Prabowo menekankan bahwa pemimpin harus memberikan contoh yang baik dan transparan, karena keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada contoh yang diberikan oleh pemimpin.

Dalam penutupnya, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap semua upaya KPK, baik dalam mitigasi, pencegahan, maupun penindakan. Namun, ia menekankan bahwa pendekatan sistemik menjadi inti dari usaha pemberantasan korupsi.

Prabowo percaya bahwa dengan perbaikan sistem dan kehendak politik yang kuat, Indonesia dapat melawan korupsi dan menjadi negara maju yang potensial.

Prabowo Subianto: Kualitas Hidup dan Political Will Kunci Sukses Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dalam kesimpulannya, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan semua Undang-Undang terkait pemberantasan korupsi, bahkan hingga pembuktian terbalik. Dengan mendukung transparansi dan keterbukaan, serta menekankan pentingnya kehendak politik dalam menegakkan pemberantasan korupsi, Prabowo yakin bahwa dengan perbaikan sistem dan kualitas hidup pejabat negara, Indonesia dapat menjadi negara maju yang bebas dari korupsi.

Dukungan penuhnya terhadap upaya KPK, terutama melalui pendekatan sistemik, menandai langkah signifikan menuju Indonesia yang lebih bersih dan potensial.