Beras Medium: Di Bogor, beras yang diterima memiliki kadar patah di atas 15 persen, padahal kontrak jelas menyebutkan beras premium.
Sayuran Busuk: Ombudsman juga mencatat distribusi sayuran busuk dan lauk pauk yang tidak lengkap di sejumlah daerah.
Penyimpangan kualitas ini diperparah oleh lemahnya kompetensi dan penerapan prosedur operasional standar (SOP) di dapur-dapur.
Baca Juga: Misteri Kematian Bocah di Sukabumi Dugaan Kekerasan Ibu Tiri Hingga Proses Hukum
Banyak dapur SPPG gagal menyimpan catatan suhu makanan dan tidak menyimpan retained sample (sampel cadangan). Ini menciptakan lubang besar yang membuat investigasi insiden keracunan menjadi terkendala.
Ombudsman juga menyoroti adanya konflik kepentingan, di mana sejumlah yayasan mitra diduga memiliki afiliasi dengan jejaring politik. Hal ini menimbulkan risiko bias dalam penetapan mitra dan memperburuk tata kelola.
Yeka Hendra Fatika berharap pemerintah bertindak cepat. Keberhasilan MBG, lanjutnya, pada akhirnya harus diukur dari tiga pilar: tata kelola yang baik, penggunaan anggaran yang akuntabel, dan sertifikasi keamanan pangan menuju nol insiden di setiap SPPG.
Tantangan nyata program gizi nasional kini bukan lagi soal seberapa banyak dapur yang dibangun, melainkan seberapa aman dan bergizi makanan yang sampai di tangan anak-anak.
