Jakarta, Memo
Di tengah ambisi besar Indonesia untuk menjadi negara maju, ada sebuah tantangan serius yang mengganjal: masalah tata kelola dan korupsi. Peringkat Indonesia di Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 masih stagnan di angka 37, menempatkan kita di posisi ke-99 dari 180 negara.
Kondisi ini menjadi alarm bagi semua pihak, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak untuk mendorong solusi: ekosistem governance, risk management, and compliance (GRC).
Baca Juga: Misteri Kematian Bocah di Sukabumi Dugaan Kekerasan Ibu Tiri Hingga Proses Hukum
Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, menegaskan bahwa GRC bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan sebuah kebutuhan mendesak. Angka CPI yang rendah, ditambah dengan skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di angka 6,33, menunjukkan bahwa iklim investasi di Tanah Air masih menghadapi berbagai hambatan struktural.
“Ini menunjukkan bahwa iklim usaha di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural,” tegas Sophia.
Faktanya, tantangan yang dihadapi Indonesia bukan hanya datang dari dalam negeri. Berdasarkan Global Risk Report 2025 dari World Economic Forum, Indonesia juga harus siap menghadapi risiko global seperti disinformasi, ketidakamanan siber (cyber insecurity), cuaca ekstrem, dan ketidakpastian geopolitik.
Mengingat kompleksitas tantangan ini, OJK mengambil peran aktif dengan menggelar Risk and Governance Summit (RGS) 2025. Melalui acara ini, OJK mendorong pemerintah untuk meningkatkan prinsip GRC. Dengan GRC, tata kelola diharapkan menjadi lebih baik, dan layanan publik—termasuk di sektor keuangan dan regulasi bisnis—dapat ditingkatkan.
Penerapan GRC yang kuat akan menjadi kunci bagi Indonesia untuk mengawal pembangunan dan mewujudkan visi ekonomi yang lebih maju. Hal ini menjadi bukti bahwa perbaikan tata kelola adalah fondasi vital untuk menghadapi risiko, baik dari dalam maupun luar negeri.
