Example floating
Example floating
BisnisEKONOMI

Pentingnya Informasi Valid dalam Respons Terhadap Isu Boikot

×

Pentingnya Informasi Valid dalam Respons Terhadap Isu Boikot

Sebarkan artikel ini
Pentingnya Informasi Valid dalam Respons Terhadap Isu Boikot
Pentingnya Informasi Valid dalam Respons Terhadap Isu Boikot
Example 468x60

MEMO

Belakangan, isu boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Informasi yang beredar di media sosial sering kali membingungkan, menciptakan kecurigaan akan upaya framing untuk kepentingan bisnis tertentu. Bagaimana sebenarnya dampak dan efektivitas boikot ini? Simak ulasan lengkapnya dalam artikel ini.

Isu Boikot Terhadap Produk Israel: Fakta vs. Framing Bisnis

Baru-baru ini, banyak informasi beredar di media sosial yang mengimbau agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan boikot. Ini terjadi karena beberapa perusahaan lokal terhubung dengan Israel, tetapi menggunakan isu boikot untuk kepentingan yang lain. Mereka terus menyebut merek kompetitornya meskipun tidak ada dalam daftar produk yang seharusnya dibolehkan boikot, baik oleh gerakan boikot dari Palestina seperti BDN Nash atau dalam daftar perusahaan yang diakui PBB sebagai terkait dengan Pemerintah Israel.

Ada juga kecurigaan bahwa beberapa pihak menggunakan framing boikot melalui organisasi non-resmi untuk keuntungan bisnis, sambil mencoba menjatuhkan produk dari pesaing mereka. Mereka sering kali memilih beberapa nama produk tertentu saja yang terafiliasi dengan Israel, baik melalui media massa maupun media sosial, untuk mempengaruhi masyarakat agar menghindari produk tersebut. Salah satu contohnya adalah produk air minum dalam kemasan yang terkenal.

Namun, produk tersebut sebenarnya tidak termasuk dalam daftar produk yang diboikot oleh Gerakan Boikot, Pembubaran, Sanksi (BDS), atau dalam daftar perusahaan yang terafiliasi dengan Israel menurut PBB.

Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, menjelaskan bahwa MUI tidak pernah merilis daftar produk dari perusahaan yang mendukung atau terafiliasi dengan Israel, menyebutnya sebagai hoaks. Dia menegaskan bahwa yang dilarang oleh fatwa MUI bukanlah produk itu sendiri, terutama jika produk tersebut sudah bersertifikat halal. Yang dilarang adalah mendukung tindakan Israel yang dianggap tidak beradab dan melanggar prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Masyarakat Diingatkan untuk Teliti dalam Boikot

Hal yang sama ditegaskan oleh Gerakan BDS, yang tidak mencantumkan Danone dalam daftar produk yang diboikot.

BDS Indonesia menyarankan agar boikot dilakukan secara selektif untuk mencapai efektivitas yang maksimal. Mereka menekankan pentingnya fokus pada beberapa perusahaan yang dipilih secara hati-hati agar dampaknya signifikan, daripada membuat daftar yang terlalu panjang yang bisa membuat strategi tidak efektif dalam jangka panjang.

Menanggapi hal ini, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) merilis daftar perusahaan yang jelas-jelas terlibat dalam mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Danone tidak termasuk dalam daftar tersebut.

Pakar pemasaran Hermawan Kartajaya mengingatkan agar industri lokal tidak memanfaatkan konflik politik Israel-Palestina untuk keuntungan bisnis dengan sengaja mencemarkan reputasi pesaing mereka.

“Isu boikot seharusnya murni berasal dari masyarakat tanpa ada backing dari pihak tertentu. Jika itu terjadi, itu tidak masalah. Namun, perusahaan harus berhati-hati karena tindakan semacam itu bisa berbalik merugikan mereka ketika situasinya sudah mereda,” ujarnya.

Pakar persaingan usaha, Ningrum Natasya Sirait, menjelaskan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi tertentu terhadap produk Israel dan afiliasinya hanya bersifat moral dan kurang efektif dalam menurunkan omzet perusahaan yang diboikot.

“Fatwa tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga bisa diabaikan atau tidak oleh masyarakat,” katanya.

Dampak dan Implikasi Isu Boikot Produk Terafiliasi Israel: Peringatan akan Pentingnya Informasi yang Akurat dan Langkah yang Hati-hati

Pakar pemasaran Hermawan Kartajaya menegaskan pentingnya tidak memanfaatkan konflik politik untuk keuntungan bisnis pribadi, sementara Ningrum Natasya Sirait merujuk pada kurangnya kekuatan hukum fatwa dalam pengaruh terhadap omzet perusahaan yang diboikot. Meskipun demikian, penting bagi masyarakat untuk mengambil langkah yang hati-hati dalam merespons isu-isu boikot ini, memastikan bahwa tindakan mereka didasarkan pada informasi yang valid dan tidak terpengaruh framing yang mungkin ada.

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.