“Kami tetap mengacu pada aturan dalam PMK Nomor 72 Tahun 2024. Mekanisme ini untuk memastikan dana tidak mengendap dan bisa dimanfaatkan secara maksimal,” katanya.
Strategi ini diharapkan mampu mendongkrak realisasi anggaran hingga di atas 95 persen hingga penghujung tahun. Dari hasil evaluasi semester pertama, Dinas Kesehatan mencatatkan penyerapan tertinggi dengan capaian sekitar 48 persen—yang kemudian dijadikan contoh bagi dinas lainnya.
“Setiap kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT harus terasa manfaatnya di masyarakat. Kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi prioritas,” tambah Rizky.
Alokasi DBHCHT sendiri mencakup beragam sektor, mulai dari pemberdayaan petani tembakau, pengawasan industri hasil tembakau, penindakan terhadap peredaran rokok ilegal, hingga kampanye edukasi kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Sah!! Ahmad Baharuddin Wabup Resmi Dapat SK PLT Bupati Tulungagung
Bagi Pemkab Ponorogo, optimalisasi dana cukai tidak hanya soal menyerap anggaran secepat mungkin. Lebih penting lagi, setiap rupiah harus memberikan hasil nyata dan terukur bagi kesejahteraan warga.
“Kita tidak ingin sekadar mengejar peringkat serapan tertinggi, tapi juga menjadi contoh daerah dalam transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program,” tutup Rizky.
Baca Juga: Syawalan 1447 H di Ponpes Wali Barokah, Dandim 0809/Kediri Pesankan Ini
