Memo, Jombang
Pemerintah Kota Jombang kini mengalokasikan dana kuarang lebih 18 Miliar untuk pembangunan yang difungsikan sebagai pusat pendidikan alternatif berbasis masyarakat.Pembangunan Sekolah Rakyat tersebut mendapat apresiasi luar biasa dari sejumlah kalangan, termasuk beberapa tokoh pendidikan dan aktivis sosial di Jombang. Hal tersebut mereka mengingatkan agar penggunaan anggaran sebesar itu diawasi secara transparan dan amanah demi mencegah potensi penyimpangan.
Baca Juga: Prabowo Pilih Kasih Makan Rakyat Daripada Biarkan Uang Negara Dikorupsi
Kini, kegiatan pembelajaran Sekolah Rakyat masih berlangsung pada gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung, tepatnya di Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung. Sementara itu, lokasi yang sudah permanen yang direncanakan akan berada di area Terminal Barang, Desa Tunggorono.
“Program ini benar-benar sangat bagus, apalagi jika benar-benar berpihak pada masyarakat kecil. Tapi anggaran sebesar itu harus benar-benar dijaga transparansinya,” ujar [A], salah satu pegiat pendidikan lokal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jombang, Bayu Pancoroadi, menyampaikan bahwa pembangunan gedung tersebut telah memasuki tahap awal dalam pengerjaan secara bertahap. Dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, dengan nilai kontrak sebesar Rp17,98 miliar. Dengan rincian Rp8,86 miliar untuk pembebasan lahan milik warga dan Rp9,12 miliar untuk pengurukan lokasi. Lahan tambahan ini akan melengkapi area eksisting seluas 5,1 hektare yang sebagian masih merupakan aset pemerintah.
