Pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp525 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Anggaran ini bertujuan untuk mendukung transisi pemerintahan dan meningkatkan ketahanan pangan serta energi. Dengan alokasi yang signifikan untuk subsidi energi dan non-energi, termasuk pupuk, LPG, solar, dan listrik, pemerintah berharap dapat melindungi rumah tangga miskin dan rentan dari dampak ekonomi yang semakin meningkat.
Kenaikan Subsidi Non-Energi: Fokus Utama pada Ketahanan Pangan dan Energi
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, telah menetapkan anggaran subsidi dan kompensasi yang mencapai Rp525 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa RAPBN 2025 merupakan fase transisi dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo menuju pemerintahan berikutnya. Dalam rancangan anggaran kali ini, alokasi untuk subsidi energi dan kompensasi mencapai Rp394,3 triliun, sementara subsidi non-energi diperkirakan sebesar Rp131,3 triliun.
Sri Mulyani mencatat adanya peningkatan signifikan dalam subsidi non-energi, yang sebagian besar akan dialokasikan untuk mendukung ketahanan pangan. Sebagai salah satu langkah utama dalam upaya ketahanan pangan, pemerintah akan menyediakan subsidi untuk 9 juta ton pupuk, meningkat dari alokasi sebelumnya yang berkisar antara 6 hingga 7 juta ton. Sri Mulyani menegaskan pentingnya memastikan bahwa subsidi ini tepat sasaran.
Selain subsidi pupuk, anggaran juga akan mencakup subsidi untuk LPG 3 kilogram, solar, minyak tanah, serta listrik, dengan prioritas utama diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan. Sri Mulyani juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung transisi energi dengan memanfaatkan anggaran yang disediakan untuk ketahanan energi.
Selanjutnya, subsidi energi juga akan diberikan kepada masyarakat dengan pendapatan rendah, khususnya untuk pembelian rumah. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan untuk membantu UMKM, petani, dan nelayan.
Namun, masih terdapat tantangan dalam penyaluran subsidi. Sri Mulyani mengakui bahwa subsidi dan kompensasi tidak selalu tepat sasaran. Ia mencatat bahwa sekitar Rp18,5 triliun subsidi untuk BBM, LPG, dan listrik malah diterima oleh 10% rumah tangga yang tergolong kaya atau mampu. Untuk itu, perbaikan dalam sistem penyaluran subsidi menjadi salah satu fokus utama pemerintah.
Di samping itu, pemerintah juga berencana memberikan insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu sebagai bentuk dukungan terhadap sektor usaha di Indonesia.
Dengan berbagai kebijakan ini, diharapkan ekonomi Indonesia dapat terus berkembang, dan masyarakat miskin serta rentan dapat terlindungi dari beban ekonomi yang semakin meningkat.
Kebijakan Subsidi dan Transisi Energi: Upaya Pemerintah untuk Melindungi Masyarakat dan Memajukan Ekonomi
Kesimpulan dari RAPBN 2025 menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi melalui alokasi anggaran subsidi yang besar. Dengan total anggaran sebesar Rp525 triliun, pemerintah berupaya memastikan distribusi subsidi yang tepat sasaran, khususnya untuk mendukung ketahanan pangan dan energi. Fokus utama dari kebijakan ini adalah peningkatan alokasi subsidi pupuk dan energi, serta dukungan bagi rumah tangga miskin dan UMKM.
