Pelaku usaha ritel mengungkapkan penolakan tegas terhadap kebijakan kemasan rokok polos yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) serta penerapan zonasi larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari institusi pendidikan. Kritikan ini disampaikan oleh Ketua Umum Aprindo, Roy N. Mandey, yang menilai bahwa kebijakan tersebut, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, tidak hanya tidak memadai dalam sosialisasinya, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah praktis di lapangan, termasuk praktik pungutan liar.
Kritik Pedagang Ritel Terhadap Kebijakan Kemasan Rokok Polos dan Zonasi
Pelaku usaha ritel kini menanggapi dengan tegas terkait rencana kebijakan mengenai kemasan rokok polos atau plain packaging yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), sebagai bagian dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Mereka mengungkapkan penolakan terhadap kebijakan tersebut, yang dianggap akan memberikan dampak negatif bagi industri ritel.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N. Mandey, memberikan kritik tajam terhadap wacana penerapan zonasi larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari institusi pendidikan serta kebijakan kemasan rokok polos. Menurutnya, sosialisasi terkait regulasi ini tidak memadai, pelaksanaannya sulit diimplementasikan, dan berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar di lapangan.
“Peraturan ini memiliki pasal-pasal yang bersifat karet, yang dapat menyulitkan pelaku usaha dan memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu,” ujar Roy dalam sebuah diskusi media baru-baru ini.
Roy juga menggarisbawahi dampak negatif dari kebijakan ini terhadap pedagang kecil dan tenaga kerja. Ia menilai bahwa regulasi ini, yang hanya berfokus pada aspek kesehatan tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi, dapat menghancurkan usaha kecil dan mengurangi omzet secara drastis. “Kami berharap regulasi ini bisa menyeimbangkan aspek kesehatan dengan ekonomi,” tambahnya.
