Menyediakan tempat penampungan sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat penggusuran.
Mengalokasikan lahan dan tempat tinggal permanen untuk warga Tembesi Tower RW 16.
Melakukan perhitungan kerugian materiil serta memberikan kompensasi yang layak kepada warga terdampak.
Menyediakan layanan trauma healing khususnya bagi anak-anak yang terkena dampak penggusuran.
Menjamin kelangsungan pendidikan bagi anak-anak warga Tembesi Tower RW 16, agar tidak terhambat akibat permasalahan ini.
Memastikan layanan kesehatan bagi warga, terutama lansia, anak-anak balita, dan kelompok rentan lainnya.
Agar rekomendasi ini benar-benar dijalankan, Ombudsman juga meminta Dewan Pengawas BP Batam untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi dapat direalisasikan dengan menggunakan kewenangan dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, evaluasi terhadap praktik penataan lahan oleh BP Batam juga harus dilakukan guna mencegah kasus serupa terjadi di masa mendatang.
“Kami mengingatkan BP Batam agar segera menyampaikan perkembangan pelaksanaan rekomendasi ini, karena hal ini adalah bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel,” tegas Bobby.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut hak dasar warga atas tempat tinggal dan keadilan sosial.
