Lebih lanjut, pihak berwenang Myanmar juga telah menginformasikan bahwa “proses verifikasi terhadap 550.000 pengungsi Rohingya lainnya yang masih tercantum dalam daftar awal akan segera dipercepat,” demikian keterangan resmi dari kantor Yunus.
Sebagai latar belakang, pada bulan November tahun lalu, Jaksa Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan permintaan surat perintah penangkapan terhadap Min Aung Hlaing. Permintaan ini terkait dengan tindakan kekerasan brutal yang terjadi pada tahun 2017, yang memaksa sekitar 750.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Kelompok-kelompok hak asasi manusia menggambarkan tindakan militer Myanmar tersebut sebagai genosida.
Baca Juga: Gaza Memanas, Direktur RS Indonesia Tewas Bersama Keluarga, Kebiadaban Israel Kian Membabi Buta!
Perlu diketahui bahwa Rohingya merupakan penduduk asli Negara Bagian Rakhine di Myanmar. Namun, rezim-rezim yang berkuasa secara silih berganti di negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha tersebut telah secara sistematis menyangkal status kewarganegaraan mereka, di antara hak-hak dasar lainnya.
Saat ini, Bangladesh menjadi rumah bagi sekitar 1,3 juta pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari gelombang kekerasan di Myanmar pada tahun 2017. Mereka sebagian besar tinggal di kamp-kamp pengungsian yang terletak di Cox’s Bazar.
